Pelaksana tugas juru bicara KPK Ipi Maryati Kuding. Foto: MI/Galih Pradipta
Pelaksana tugas juru bicara KPK Ipi Maryati Kuding. Foto: MI/Galih Pradipta

KPK Terima Aduan Intensif Nakes Disunat

Nasional kpk Virus Korona antikorupsi covid-19 pandemi covid-19
Candra Yuri Nuralam • 23 Februari 2021 22:04
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta manajemen rumah sakit tidak memotong intensif tenaga kesehatan (nakes). Lembaga Antikorupsi itu mendengar ada tenaga kesehatan yang mengaku intensifnya disunat.
 
"KPK menerima informasi terkait adanya pemotongan insentif nakes oleh pihak manajemen rumah sakit dengan besaran 50 hingga 70 persen," kata pelaksana tugas juru bicara KPK bidang pencegahan Ipi Maryati melalui keterangan tertulis, Selasa, 23 Februari 2021.
 
Menurut dia, pelapor mengaku pemotongan itu bahkan diketahui petinggi rumah sakit. Pemotongan itu diberikan kepada nakes dan pihak lain yang tidak berkepentingan dalam penanganan covid-19.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Pemprov DKI Belum Terima Keluhan Vaksinasi dari Lansia
 
Lembaga Antikorupsi itu menegaskan tindakan itu dilarang. Ipi mengatakan aduan itu bukan sekali saja masuk ke kuping KPK.
 
"KPK menemukan sejumlah permasalahan terkait pembayaran insentif dan santunan tenaga kesehatan berdasarkan analisis terhadap Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/MNENKES/278/2020," ujar Ipi.
 
Aduan yang masuk ke KPK kebanyakan tentang inefisiensi keuangan negara yang disebabkan duplikasi anggaran untuk program insentif tenaga kesehatan di daerah. Hal itu berlangsung melalui bantuan operasional kesehatan (BOK) dan belanja tidak terduga (BTT).
 
Lalu, aduan lain yang tak kalah banyak, yakni tentang proses pembayaran yang berjenjang. Hal ini menyebabkan lamanya waktu pencairan dan meningkatkan risiko penundaan dan pemotongan insentif atau santunan tenaga kesehatan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
 
Lembaga Antikorupsi itu juga mendengar keluhan tentang proses verifikasi akhir yang terpusat di Kementerian Kesehatan. Hal ini dinilai dapat menyebabkan lamanya proses verifikasi dan berdampak pada lambatnya pembayaran insentif dan santunan tenaga kesehatan.
 
Lembaga Antikorupsi meminta pemerintah setempat memperbaiki proses pemberian intensif untuk tenaga kesehatan. KPK berharap intensif tenaga kesehatan tidak disunat.
 
"KPK meminta inspektorat dan dinas kesehatan untuk bersama-sama turut melakukan pengawasan dalam penyaluran dana insentif dan santunan bagi nakes," tegas Ipi.
 
(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif