Jakarta: Anggota DPR RI Saleh P Daulay meminta Kementerian Agama (Kemenag) tak lagi merilis daftar mubalig. Hal itu kata Saleh, sebagai bentuk aspirasi dari masyarakat.
Anggota Fraksi PAN ini menyebutkan, selain menimbulkan kontroversi dan kegaduhan, banyak pihak yang menganggap hal itu tidak perlu. "Bahkan, Kementerian Agama dinilai dapat memecah para mubalig," kata Saleh dalam keterangan tertulis, Selasa, 22 Mei 2018.
Dia pun mengimbau Kemenag tidak memperpanjang daftar nama mubalig yang ada. Selain berpotensi ditentang sebagian masyarakat, langkah tersebut membutuhkan banyak upaya karena harus mendata puluhan ribu penceramah di seluruh Indonesia.
"Kalau masih diteruskan, ada kesan Kementerian Agama menutup telinga terhadap masukan dan kritik masyarakat. Tentu ini berdampak negatif bagi pemerintah secara kolektif," kata Saleh.
Salah satu Ormas yang tidak mendukung rilis daftar 200 mubalig tersebut yaitu Muhammadiyah. Salah satu ormas Islam tersebut menganggap kebijakan tersebut tidak arif dan perlu ditinjau.
"Begitu juga dengan sejumlah tokoh dan ormas lainnya," ucap Saleh.
Sehubungan dengan hal itu, Saleh meminta Presiden Joko Widodo tegas memerintahkan Menteri Agama menghentikan kegiatan tersebut. Dia menganggap, kebijakan tersebut akan berdampak buruk terhadap citra Jokowi.
"Jangan sampai karena kegiatan Kementerian Agama yang tidak populis akan berdampak tidak baik bagi Presiden Jokowi," ujar dia.
Jakarta: Anggota DPR RI Saleh P Daulay meminta Kementerian Agama (Kemenag) tak lagi merilis daftar mubalig. Hal itu kata Saleh, sebagai bentuk aspirasi dari masyarakat.
Anggota Fraksi PAN ini menyebutkan, selain menimbulkan kontroversi dan kegaduhan, banyak pihak yang menganggap hal itu tidak perlu. "Bahkan, Kementerian Agama dinilai dapat memecah para mubalig," kata Saleh dalam keterangan tertulis, Selasa, 22 Mei 2018.
Dia pun mengimbau Kemenag tidak memperpanjang daftar nama mubalig yang ada. Selain berpotensi ditentang sebagian masyarakat, langkah tersebut membutuhkan banyak upaya karena harus mendata puluhan ribu penceramah di seluruh Indonesia.
"Kalau masih diteruskan, ada kesan Kementerian Agama menutup telinga terhadap masukan dan kritik masyarakat. Tentu ini berdampak negatif bagi pemerintah secara kolektif," kata Saleh.
Salah satu Ormas yang tidak mendukung rilis daftar 200 mubalig tersebut yaitu Muhammadiyah. Salah satu ormas Islam tersebut menganggap kebijakan tersebut tidak arif dan perlu ditinjau.
"Begitu juga dengan sejumlah tokoh dan ormas lainnya," ucap Saleh.
Sehubungan dengan hal itu, Saleh meminta Presiden Joko Widodo tegas memerintahkan Menteri Agama menghentikan kegiatan tersebut. Dia menganggap, kebijakan tersebut akan berdampak buruk terhadap citra Jokowi.
"Jangan sampai karena kegiatan Kementerian Agama yang tidak populis akan berdampak tidak baik bagi Presiden Jokowi," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ROS)
