Jakarta: Dana desa yang telah digelontorkan sejak 2015 dinilai berdampak positif terhadap pembangunan desa yang masif. Bahkan dana desa dirasa mampu megurangi arus urbanisasi ke sejumlah kota besar.
"Dana desa juga berpengaruh cukup besar dalam pengurangan urbanisasi. Saat ini, kita masih nunggu hasil dari sensus potensi desa yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Mudah-mudahan pada bulan September keluar hasil angka persentase terkait urbanisasi," ucap Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo, dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Kamis, 5 Juli 2018.
Menurut Eko, pengurangan arus urbanisasi yang cukup besar bisa dilihat dari sulitnya mencari pekerja informal, atau yang bekerja pada pihak yang tak berbadan hukum, atau perusahaan dari daerah di kota besar.
"Di kota-kota besar seperti Jakarta misalnya, kita melihat untuk cari pembantu, sopir, baby sitter saat ini sudah mulai susah. Susah mencarinya itu karena mereka (pekerja dari desa) telah mendapatkan pendapatan yang mungkin sama atau sedikit lebih rendah dengan pendapatan di desa. Jadi, mereka akan lebih senang bekerja di desa kalau ada pekerjaan," kata Menteri Eko.
Kini, lapangan pekerjaan di desa mulai digencarkan dengan beberapa program dari pemerintah. Misalnya, dengan adanya dana desa yang dilakukan secara padat karya tunai yang pekerjanya berasal dari masyarakat desa setempat, atau tak menggunakan kontraktor.
Selain itu, dengan tumbuhnya desa wisata dan program produk unggulan desa yang nantinya akan banyak menyerap tenaga kerja.
"Kalau kita mengacu pada data BPS, saat ini angka pengangguran terbuka di desa jauh lebih kecil dari pada angka pengangguran terbuka di kota," ujarnya.
Jakarta: Dana desa yang telah digelontorkan sejak 2015 dinilai berdampak positif terhadap pembangunan desa yang masif. Bahkan dana desa dirasa mampu megurangi arus urbanisasi ke sejumlah kota besar.
"Dana desa juga berpengaruh cukup besar dalam pengurangan urbanisasi. Saat ini, kita masih nunggu hasil dari sensus potensi desa yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Mudah-mudahan pada bulan September keluar hasil angka persentase terkait urbanisasi," ucap Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo, dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Kamis, 5 Juli 2018.
Menurut Eko, pengurangan arus urbanisasi yang cukup besar bisa dilihat dari sulitnya mencari pekerja informal, atau yang bekerja pada pihak yang tak berbadan hukum, atau perusahaan dari daerah di kota besar.
"Di kota-kota besar seperti Jakarta misalnya, kita melihat untuk cari pembantu, sopir, baby sitter saat ini sudah mulai susah. Susah mencarinya itu karena mereka (pekerja dari desa) telah mendapatkan pendapatan yang mungkin sama atau sedikit lebih rendah dengan pendapatan di desa. Jadi, mereka akan lebih senang bekerja di desa kalau ada pekerjaan," kata Menteri Eko.
Kini, lapangan pekerjaan di desa mulai digencarkan dengan beberapa program dari pemerintah. Misalnya, dengan adanya dana desa yang dilakukan secara padat karya tunai yang pekerjanya berasal dari masyarakat desa setempat, atau tak menggunakan kontraktor.
Selain itu, dengan tumbuhnya desa wisata dan program produk unggulan desa yang nantinya akan banyak menyerap tenaga kerja.
"Kalau kita mengacu pada data BPS, saat ini angka pengangguran terbuka di desa jauh lebih kecil dari pada angka pengangguran terbuka di kota," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ROS)
