Reformasi Agraria Cegah Pertanahan Jadi Sengketa
Ilustrasi--Warga menunjukkan sertifikat tanah miliknya saat penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di Surabaya. (Foto: ANTARA/Zabur Karuru)
Jakarta: Sengketa 'tanah helikopter' milik Eko Purnomo di Bandung dan terungkapnya mafia tanah di Bekasi, Jawa Barat, yang melibatkan aparatur pemerintah setempat menunjukkan masalah agraria masih terus terjadi di dalam negeri.

Konflik pertanahan yang terus mencuat diduga karena ketidakpastian hukum yang kuat akibat kusutnya birokrasi peraturan tanah sampai dengan persekongkolan birokrasi.

Menurut Pakar Agraria Safran, banyaknya persoalan pertanahan membuat pemerintah khususnya Badan Pertanahan Nasional perlu melakukan reformasi agraria dari hulu ke hilir. 


"Kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan tanah di Indonesia ini masih banyak sekali yang menangani. Semestinya satu wadah saja di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang supaya tidak tumpang tindih," ujarnya dalam Metro Pagi Primetime, Sabtu, 15 September 2018.

Safran mengatakan selama ini koordinasi antarlembaga belum optimal dengan sistem yang tak terintegrasi. Aspek peraturan pun masih berjalan masing-masing sehingga ke depan perlu dilakukan pembaruan hukum pertanahan agar lebih baik.

Ia menilai konflik pertanahan yang kerap muncul dilatarbelakangi oleh pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pertanahan yang belum memadai. Terlebih, masyarakat yang tinggal di perdesaan banyak yang belum memahami pengurusan sertifikat sampai dengan riwayat tanah.

"Apalagi tanah warisan. Tanah-tanah di Indonesia ini banyak yang belum didaftarkan sehingga ini rentan jadi sengketa dan dipermainkan oknum dan mafia," kata dia.

Ia mengatakan banyaknya mafia yang bermain lantaran ketidaktahuan masyarakat, ditambah dengan belum terintegrasinya sistem pendataan pertanahan membuat sertifikat tanah mudah dipalsukan.

Sementara di BPN hanya mengurus soal pengarsipan dan administrasi, masyarakat yang berhadapan dengan sengketa tanah secara hukum harus memperjuangkannya ke pengadilan.

"Makanya program Jokowi baik sekali mensertifikat massal tanah masyarakat terutama yang tidak mampu. Besar sekali pengaruhnya, selain untuk kepastian hukum juga perekonomian karena tanah bisa dijaminkan untuk modal dan lain-lain," kata dia.





(MEL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id