Evaluasi Penyaluran Dana Desa, Mendes PDTT Kumpulkan Seluruh Bupati

Anggi Tondi Martaon 09 Mei 2018 14:07 WIB
Berita Kemendes PDTT
Evaluasi Penyaluran Dana Desa, Mendes PDTT Kumpulkan Seluruh Bupati
Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo menghadiri Rakornas Percepatan Penyaluran Dana Desa Tahun 2018, di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu, 9 Mei (Foto:Anggi Tondi Martaon)
Jakarta: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengumpulkan seluruh bupati dan wali kota se-Indonesia. Hal itu dilakukan untuk menggali permasalahan penyaluran dana desa.

Eko menyebutkan, penyaluran tahap pertama dana desa dari pemerintah pusat ke kabupaten/kota hampir 100 persen. Namun, fakta di lapangan, masih ditemukan kendala penyaluran dana desa dari pemerintahan tingkat II ke desa. 

"Makanya kita panggil agar bisa menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak, meningkatkan daya kerja lebih banyak di desa-desa," kata Eko, usai menghadiri Rakornas Percepatan Penyaluran Dana Desa Tahun 2018, di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu, 9 Mei.


Rakornas tersebut juga dihadiri oleh perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas).

Dalam pertemuan tersebut, bupati/wali kota menyampaikan keluhan dan kendala yang dihadapi dalam penyaluran dana desa. Eko pun senang dengan keterbukaan tersebut, sehingga kendala penyaluran dana desa bisa segera diatasi.

"Kita di pusat juga memperbaiki, kabupaten/kota juga memperbaiki agar dana desa tidak mengendap di pemerintahan daerah agar bisa lebih cepat tersalurkan," ujarnya.

Salah satu kendala yang disampaikan oleh bupati/wali kota dalam pertemuan itu adalah kengganan pemerintahan desa menerima dana desa. Sebab, pemerintahan desa takut dikriminalisasi.

Menjawab keluhan tersebut, politikus PKB itu meyakinkan pemerintahan kabupaten/kota maupun desa agar tidak perlu takut. Sebab, pihaknya sudah menjalin kesepakatan dengan kepolisian dan Kejaksaan Agung untuk melakukan pengawasan terhadap oknum yang berupaya mengkriminalisasi.

Tak hanya itu, Eko juga menyebutkan sudah menjadi tugas bupati/wali kota meyakinkan dan memberikan pendampingan kepada pemerintahan desa dalam mengelola dana desa. Dengan begitu, kekhawatiran tersebut dapat diatasi.

"Dan kalau pemerintah kabupaten kesulitan, laporkan saja ke kami. Kami akan mengirimkan tim untuk mendampingi pemkab/pemkot untuk meyakinkan kepala desa tersebut," ucap suksesor Marwan Jafar tersebut.

Oleh karena itu, Eko berharap ke depan tidak ada lagi kendala penyaluran dana desa. Dia pun mewanti-wanti jika ada pemerintahan kabupaten/kota yang masih belum menyalurkan dana desa, akan diberikan sanksi.

"Jika ada dana lain selain dana desa, maka akan kita tahan sebelum dana desa disalurkan. Kan sayang, pemerintah sudah menyiapkan dana yang cukup besar dan sebagian sumber dana dibiayai dari utang. Kalau tidak terserap kan sayang," ujarnya.

Sementara itu Direktur Jenderal Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Taufik Madjid menjelaskan, Rakornas kali ini dihadiri 434 bupati/wali kota, 33 pemerintah provinsi maupun pejabat kementerian/lembaga non kementerian. Seluruh undangan merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap pembinaan pengelolaan dana desa.

Menurut Taufik, kegiatan ini bertujuan untuk menyukseskan program dana desa, sehingga penggunaan dana desa 2018 untuk Padat Karya Tunai (PKT) dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

"Khususnya proses pencairan dan penyaluran dana desa yang seharusnya dilaksanakan secara berdisiplin dan tepat waktu," kata dia.

Taufik menjelaskan, kualitas pelaksanaan pengunaan dana desa 2018 untuk PKT perlu ditingkatkan. Para pihak yang terlibat dalam memfasilitasi desa untuk mengelola dana desa diminta aktif mendorong agar dana desa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat desa.

Pihak yang dimaksud, yaitu pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah tingkat II itu diminta disiplin dalam memproses pencairan Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), serta menyalurkan Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD). 

Taufik menjelaskan, lambatnya pencairan dan penyaluran Dana Desa akan berdampak pada pelaksanaan penggunaan dana desa 2018 untuk program PKT. Kondisi tersebut akan berakibat pada rendahnya penggunaan dana desa untuk menciptakan lapangan kerja bagi warga

"Oleh sebab itu, apabila masih ada Dana Desa yang mengendap di rekening pemerintah maka harus dilakukan langkah-langkah percepatan pencairan dari RKUN ke RKUD serta penyaluran dari di RKUD ke RKD," sebut dia.

Lebih jauh, Taufik menyampaikan bahwa seluruh pihak perlu memfasilitasi desa agar pengelolaan dana desa diperuntukkan pada kegiatan pembangunan yang bersifat produktif. Misalnya, refokusing penggunaan dana desa untuk PKT diarahkan pada pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan.

"Agar efektif dalam penanggulangan kemiskinan, penggunaan dana desa untuk PKT harus dibarengi dengan refokusing kegiatan pembangunan Desa yang mampu menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan," ujar dia.



(ROS)