Potensi Bencana Besar di Sesar Palu Koro Pernah Disosialisasikan

Jakarta: Ketua Tim Ekspedisi Palu Koro Trinurmala Ningrum sempat memperingatkan pemerintah Sulawesi Tengah akan potensi bencana yang bisa ditimbulkan oleh patahan sesar Palu Koro.  Peringatan itu disampaikan berdasarkan hasil riset Ekspedisi Palu Koro pada Maret 2017 dan Agustus 2018 tentang potensi gempa dan tsunami yang bisa terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi Tengah. "Kami sudah sampaikan potensi besar yang kalau menurut hitungan sejarah kegempaan di Sulteng sesar Palu Koro akan 'ulang tahun' untuk mengantisipasi dan menyiapkan masyarakat menghadapi hal itu," ujarnya dalam Breaking News Metro TV, Kamis, 4 Oktober 2018. Trinurmala mengatakan sengaja menggunakan istilah 'ulang tahun' untuk memperingatkan potensi bencana yang akan terjadi akibat pergerakan sesar Palu Koro. Tujuannya agar tidak menakuti dan membuat masyarakat khawatir.  Hanya, ia mengaku tidak tahu apakah peringatan yang disampaikan oleh tim Ekspedisi Palu Koro diteruskan ke masyarakat atau tidak. Yang pasti, ketika tim tengah sibuk menyelesaikan hasil riset yang akan menjadi bahan informasi untuk masyarakat berupa buku dan film, gempa dan tsunami tiba-tiba terjadi. "Bahkan tiga hari sebelum gempa kami kontak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Palu untuk menanyakan rencana kontigensi (renkon), ternyata mereka tidak pegang. Entah tidak ada atau tidak pegang kita tidak paham," ungkapnya. Setelah ditelusuri ternyata rencana kontigensi akan potensi gempa dan tsunami di Palu dan Donggala berada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dalam skenario tersebut, renkon yang dibuat BNPB sama persis dengan kejadian gempa dan tsunami di Donggala dan Palu pada Jumat, 28 September 2018. "Gempanya 7,4 skala richter, tsunaminya 10 meter dan terjadi malam hari. Renkon itu didesain untuk November (2018) di situ juga tertera bahwa akan ada jembatan putus, listrik mati, bahkan bandara tidak berfungsi," kata dia. Tri meyakini rencana kontingensi itu disusun sejak lama namun tidak tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Padahal skenario tersebut bisa digunakan sebagai panduan untuk simulasi gempa dan tsunami. "Saya tidak tahu apakah mereka melakukan simulasi dengan mengikutsertakan masyarakat atau tidak tapi yang jelas itu harus dipahami. Publik harus baca dan tahu apakah posisi dia rawan bencana atau tidak."  Melihat kondisi yang saat ini terjadi, Tri menilai pemerintah daerah harus tegas menerapkan rekomendasi Badan Geologi. Bahwa wilayah Sulawesi Tengah perlu dipetakan berdasarkan zonasi. Tata ruang kota harus diatur sesuai peruntukannya, mana yang berada di zona merah, zona kuning, dan zona hijau untuk memastikan keamanan masyarakat yang berada di sekitarnya.  "Kami juga menyarankan renkon itu jangan hanya dijadikan dokumentasi, harus dihidupkan supaya jelas. Karena itu detail sekali bahkan apa yang harus dilakukan gubernur beberapa jam setelah peristiwa untuk menenangkan masyarakat ada di situ," jelasnya.