7 Pos Lintas Batas Negara Rampung Dibangun

Jakarta: Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengklaim telah mengubah wajah perbatasan Indonesia dalam tiga tahun terakhir. Tujuh pos lintas batas negara (PLBN) yang dibangun jadi indikasinya. Kepala BNPP Tjahjo Kumolo mengatakan, hasil itu merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mengubah beranda terdepan Indonesia.  "Utamanya dengan terselesaikannya pembangunan tujuh pos lintas batas negara terpadu dan pembangunan infrastruktur jalan, transportasi, elektrifikasi dan komunikasi," kata Tjahjo di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu, 17 Januari 2018.  Pos batas yang sudah dibangun ada di Entikong, Nanga Badau, dan Aruk di Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia. Selain itu, PLBN juga berada di Motaain, Motamasin, yang ada di Nusa Tenggara Timur. Dua terakhir yakni di Kabupaten Timor Tengah Utara dan PLBN Skouw di Papua. Menurut Tjahjo, konektivitas di perbatasan telah terhubung dan terjangkau. Sehingga distribusi pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dapat dipenuhi. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar dan perekonomian di kawasan perbatasan juga terus dikebut.  Ketujuh PLBN difungsikan sebagai pos tata niaga ekspor-impor dengan negara-negara yang berbatasan langsung. Ke depan, Tjahjo menekankan perlunya percepatan koordinasi seluruh organisasi perundingan mengenai batas wilayah negara dibawah koordinasi BNPP.  Selain itu, diperlukan pula optimalisasi, kerja keras dan keterpaduan perencanaan program antar Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Sekretaris BNPP Hadi Prabowo mengungkapkan, sepanjang 2017 BNPP mengkoordinasi pembangunan sarana dan prasarana sosial dasar masyarakat di sejumlah daerah di wilayah perbatasan untuk mempercepat pengembangan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Di bidang pendidikan, dibangun sepuluh unit Sekolah Dasar di sembilan Lokasi Prioritas (Lokpri) dan 1 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) serta pembangunan 158 unit Ruang Kelas Baru (RKB) pada 92 sekolah di 92 Lokpri. Berikut pembangunan tiga unit SMP di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Rote Ndao, pembangunan 58 RKB di Lokpri dan dua RKB di PKSN antara lain di Kota Dumai, Talaud, Bengkayang dan Rote Ndao. Dibangun juga empat unit Rumah Dinas Guru di Jagoi Babang dan Siding Kabupaten Bengkayang serta pembangunan RKB baru tingkat SMA sebanyak 72 ruang di Lokpri dan 6 ruang di PKSN di Bengkalis, Karimun, Natuna, Morotai, Alor, Sabu Raijua dan Maluku Tenggara Barat.  Di bidang kesehatan, pemerintah di tahun 2017 membangun 8 unit Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) baru antara lain di Kabupaten Rokan Hilir, Batam, Maluku Tenggara Barat, Rote Ndao dan Malaka. Pemerintah juga membangun unit Rumah Sakit Pratama antara lain di Kabupaten Sanggau, Nunukan, Kepulauan Sangihe dan Sabu Raijua. Di bidang perumahan dan air bersih, dibangun rumah khusus sebanyak 330 unit di 3 Lokpri antara lain di Kepulauan Maranti, Morotai, Supriori dan 160 unit di 3 PKSN antara lain di Badau, Tahuna dan Saumlaki. Selain itu dibangun jaringan air bersih sebanyak 105 paket di 54 Lokpri antara lain di Kabupaten Aceh Besar, Karimun dan Kepulauan Sangihe.  "Di bidang perdagangan, pemerintah membangun/merevitalisasi pasar sebanyak 5 unit di 5 PKSN di Sabang, Badau, Nunukan, Tahuna dan Jayapura serta di 24 Lokpri antara lain di Sinabol, Meral, Kayan Hilir, Sajingan Besar, Tasifeto Barat, Moa dan Supriori Utara," sebut Hadi.