medcom.id, Jakarta: Pemerintah Indonesia menyerahkan upaya pembebasan sandera kepada Pemerintah Filipina. Wakil Presiden Jusuf Kalla ingin Filipina serius memikul tanggung jawab itu.
Saat ini, masih 10 warga Indonesia dalam penyanderaan kelompok militan Abu Sayyaf di wilayah Filipina. Ke-10 warga Indonesia tersebut bekerja di dua kapal, diculik saat melintas di perairan Filipina.
Wapres menyampaikan, saat ini Pemerintah Indonesia memberikan tanggung jawab ke Filipina agar membebaskan ke-10 warga Indonesia. Selain itu, ia berharap Filipina serius membasmi para perompak.
Dia mengingatkan bahwa Filipina akan sangat dirugikan jika perompakan terus berulang di perairannya. Apalagi, kapal yang dirompak mengangkut batu bara asal Indonesia untuk Filipina.
Di Filipina, batu bara menjadi pembangkit listrik. Jika batu bara langka, Wapres memprediksi, hampir setengah pembangkit listrik di wilayah selatan Filipina berhenti beroperasi.
"Jadi Filipina juga punya risiko, jangan lupa. Bayangkan mati listrik di Jakarta atau Surabaya, itu orang pasti marah semua. Jadi, kami mengatakan kalau anda (Filipina) tidak jamin, bagaimana kami kirim barangnya," kata Wapres di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (12/7/2016).
Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan Pemerintah Filipina untuk membebaskan sandera. Presiden Joko Widodo mengirim surat kepada Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah berkunjung ke Filipina.
Pemerintah Terus Desak Filipina
Pengerahan militer menjadi pilihan terakhir dalam upaya membebaskan warga Indonesia yang disandera kelompok Abu Sayyaf. Wapres mengatakan, setiap tindakan yang diambil selalu berisiko, termasuk operasi militer dan penyerahan tebusan.
Negosiasi dan pemberian tebusan malah akan membuat penyanderaan berulang. Sedangkan operasi militer, Wapres tidak yakin Filipina mengizinkan Indonesia.
Menurut Wapres, Pemerintah Indonesia sedang memikirkan cara agar warga Indonesia bebas dari penyanderaan dan menghentikan kejadian serupa. "Masyarakat harus memahami bahwa semua itu punya risiko," kata Wapres.
Meski pembebasan sandera jadi tanggung jawab Filipina, Indonesia tidak tinggal diam. "Bukan hanya menunggu, tetapi selalu mendesak supaya segera (dibebaskan)," ujar Wapres.
medcom.id, Jakarta: Pemerintah Indonesia menyerahkan upaya pembebasan sandera kepada Pemerintah Filipina. Wakil Presiden Jusuf Kalla ingin Filipina serius memikul tanggung jawab itu.
Saat ini, masih 10 warga Indonesia dalam penyanderaan kelompok militan Abu Sayyaf di wilayah Filipina. Ke-10 warga Indonesia tersebut bekerja di dua kapal, diculik saat melintas di perairan Filipina.
Wapres menyampaikan, saat ini Pemerintah Indonesia memberikan tanggung jawab ke Filipina agar membebaskan ke-10 warga Indonesia. Selain itu, ia berharap Filipina serius membasmi para perompak.
Dia mengingatkan bahwa Filipina akan sangat dirugikan jika perompakan terus berulang di perairannya. Apalagi, kapal yang dirompak mengangkut batu bara asal Indonesia untuk Filipina.
Di Filipina, batu bara menjadi pembangkit listrik. Jika batu bara langka, Wapres memprediksi, hampir setengah pembangkit listrik di wilayah selatan Filipina berhenti beroperasi.
"Jadi Filipina juga punya risiko, jangan lupa. Bayangkan mati listrik di Jakarta atau Surabaya, itu orang pasti marah semua. Jadi, kami mengatakan kalau anda (Filipina) tidak jamin, bagaimana kami kirim barangnya," kata Wapres di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (12/7/2016).
Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan Pemerintah Filipina untuk membebaskan sandera. Presiden Joko Widodo mengirim surat kepada Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah berkunjung ke Filipina.
Pemerintah Terus Desak Filipina
Pengerahan militer menjadi pilihan terakhir dalam upaya membebaskan warga Indonesia yang disandera kelompok Abu Sayyaf. Wapres mengatakan, setiap tindakan yang diambil selalu berisiko, termasuk operasi militer dan penyerahan tebusan.
Negosiasi dan pemberian tebusan malah akan membuat penyanderaan berulang. Sedangkan operasi militer, Wapres tidak yakin Filipina mengizinkan Indonesia.
Menurut Wapres, Pemerintah Indonesia sedang memikirkan cara agar warga Indonesia bebas dari penyanderaan dan menghentikan kejadian serupa. "Masyarakat harus memahami bahwa semua itu punya risiko," kata Wapres.
Meski pembebasan sandera jadi tanggung jawab Filipina, Indonesia tidak tinggal diam. "Bukan hanya menunggu, tetapi selalu mendesak supaya segera (dibebaskan)," ujar Wapres.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)
