medcom.id, Jakarta: Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis mengklaim Presiden Joko Widodo tak mempersoalkan namanya tercantum dalam dokumen Panama Papers. Hal itu ia sampaikan usai bertemu Presiden Jokowi, Kamis 14 April sore.
"Kalau kata Presiden, kalau tidak ada kerugian negara ya tidak apa-apa Pak Harry," kata Harry di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Kamis (14/4/2016).
Harry berada di Kompleks Istana Kepresidenan untukk memenuhi panggilan Jokowi di Istana Merdeka. Menurutnya, kepemilikan perusahaan offshore Sheng Yue International Limited yang didirikan di yurisdiksi bebas pajak tak bukan sutu masalah.
"Ya asalkan tidak ada kerugian negara," tegas dia.
Sayangnya, ia enggan menjelaskan nilai aset serta motifnya mendirikan perusahaan offshore tersebut. Ihwal kewajiban melaporkan harta kekayaannya, Harry mengaku segera mendatangi KPK.
"Ya saya akan lapor," ucap dia.
Sebelumnya, hasil laporan investigasi mengenai Mossack Fonseca yang di dalamnya terdapat dokumen berisi data perusahaan bayangan di yurisdiksi bebas pajak beredar. Modus ini dimanfaatkan untuk menghindari pajak.
Isi dokumen itu mengungkapkan bagaimana jejaring korupsi dan kejahatan pajak para kepala negara, agen rahasia, pesohor, sampai buronan disembunyikan di negara bebas pajak. Terdapat lebih dari 2.000 nama perseorangan dan perusahaan di Indonesia yang terindikasi ada di dokumen tersebut.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memastikan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menilai aset para wajib pajak di luar negeri bukan berasal dari laporan investigasi ini. Bambang menjelaskan data milik DJP berasal dari data resmi otoritas pajak negara-negara G20, namun tidak menutup kemungkinan pemerintah menggunakan informasi Panama Papers sebagai data pembanding.
medcom.id, Jakarta: Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis mengklaim Presiden Joko Widodo tak mempersoalkan namanya tercantum dalam dokumen Panama Papers. Hal itu ia sampaikan usai bertemu Presiden Jokowi, Kamis 14 April sore.
"Kalau kata Presiden, kalau tidak ada kerugian negara ya tidak apa-apa Pak Harry," kata Harry di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Kamis (14/4/2016).
Harry berada di Kompleks Istana Kepresidenan untukk memenuhi panggilan Jokowi di Istana Merdeka. Menurutnya, kepemilikan perusahaan offshore Sheng Yue International Limited yang didirikan di yurisdiksi bebas pajak tak bukan sutu masalah.
"Ya asalkan tidak ada kerugian negara," tegas dia.
Sayangnya, ia enggan menjelaskan nilai aset serta motifnya mendirikan perusahaan offshore tersebut. Ihwal kewajiban melaporkan harta kekayaannya, Harry mengaku segera mendatangi KPK.
"Ya saya akan lapor," ucap dia.
Sebelumnya, hasil laporan investigasi mengenai Mossack Fonseca yang di dalamnya terdapat dokumen berisi data perusahaan bayangan di yurisdiksi bebas pajak beredar. Modus ini dimanfaatkan untuk menghindari pajak.
Isi dokumen itu mengungkapkan bagaimana jejaring korupsi dan kejahatan pajak para kepala negara, agen rahasia, pesohor, sampai buronan disembunyikan di negara bebas pajak. Terdapat lebih dari 2.000 nama perseorangan dan perusahaan di Indonesia yang terindikasi ada di dokumen tersebut.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memastikan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menilai aset para wajib pajak di luar negeri bukan berasal dari laporan investigasi ini. Bambang menjelaskan data milik DJP berasal dari data resmi otoritas pajak negara-negara G20, namun tidak menutup kemungkinan pemerintah menggunakan informasi Panama Papers sebagai data pembanding.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
