Jakarta: Nelayan diminta tak perlu lagi takut melaut di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna. Kehadiran Presiden Joko Widodo ke Natuna memberikan jaminan pada nelayan.
"Presiden memberikan kepastian kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa nelayan akan dikawal, akan diberikan faslitas melalui Menteri KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan)," kata tenaga ahli kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin dalam diskusi Crosscheck by Medcom.id bertajuk 'Pantang Keok Hadapi Tiongkok' di Upnormal Coffee and Roasters, Jalan Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 12 Januari 2020.
Ngabalin menyebut kehadiaran Kepala Negara juga memberikan pesan kepada Tiongkok kawasan ZEE Natuna ialah hak berdaulat NKRI. Nelayan-nelayan Indonesia tak perlu takut mencari ikan dan dikonfrontasi kapal penjaga pantai (cost guard) milik Tiongkok.
"Kita sama-sama nyawa dipertaruhkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Kehadiran presiden itu memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi nelayan Indonesia," tegas Ngabalin.
Natuna kembali menjadi sorotan usai tensi hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok beberapa hari terakhir memanas lantaran sejumlah kapal nelayan Tiongkok bertahan di Perairan Natuna. Kapal-kapal asing tersebut bersikukuh menangkap ikan yang berjarak sekitar 130 mil dari perairan Ranai, Natuna.
TNI mengerahkan delapan Kapal Republik Indonesia (KRI) berpatroli untuk pengamanan Perairan Natuna. Berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, perairan Natuna merupakan wilayah ZEE Indonesia.
Tiongkok tidak memiliki hak apa pun atas perairan tersebut. Namun, Tiongkok secara sepihak mengeklaim kawasan itu masuk ke wilayah mereka.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/yNL7DeyK" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Nelayan diminta tak perlu lagi takut melaut di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna. Kehadiran Presiden Joko Widodo ke Natuna memberikan jaminan pada nelayan.
"Presiden memberikan kepastian kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa
nelayan akan dikawal, akan diberikan faslitas melalui Menteri KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan)," kata tenaga ahli kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin dalam diskusi Crosscheck by Medcom.id bertajuk 'Pantang Keok Hadapi Tiongkok' di Upnormal Coffee and Roasters, Jalan Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 12 Januari 2020.
Ngabalin menyebut kehadiaran Kepala Negara juga memberikan pesan kepada Tiongkok kawasan ZEE Natuna ialah hak berdaulat NKRI. Nelayan-nelayan Indonesia tak perlu takut mencari ikan dan dikonfrontasi kapal penjaga pantai (
cost guard) milik Tiongkok.
"Kita sama-sama nyawa dipertaruhkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Kehadiran presiden itu memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi nelayan Indonesia," tegas Ngabalin.
Natuna kembali menjadi sorotan usai tensi hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok beberapa hari terakhir memanas lantaran sejumlah kapal nelayan Tiongkok bertahan di Perairan Natuna. Kapal-kapal asing tersebut bersikukuh menangkap ikan yang berjarak sekitar 130 mil dari perairan Ranai, Natuna.
TNI mengerahkan delapan Kapal Republik Indonesia (KRI) berpatroli untuk pengamanan Perairan Natuna. Berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, perairan Natuna merupakan wilayah ZEE Indonesia.
Tiongkok tidak memiliki hak apa pun atas perairan tersebut. Namun, Tiongkok secara sepihak mengeklaim kawasan itu masuk ke wilayah mereka.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
