Ilustrasi gempa Donggala, Sulawesi Tengah. Foto: Antara Foto/Wahyu Putro A
Ilustrasi gempa Donggala, Sulawesi Tengah. Foto: Antara Foto/Wahyu Putro A

Upaya Penghapusan Utang Debitur Korban Bencana Berlanjut

Nasional Gempa Donggala
05 Februari 2019 12:04
Jakarta:Wakil Presiden Jusuf Kalla memberi pernyataan tentang ketiadaan kebijakan penghapusan utang debitur korban bencana Palu, Donggala, Sigi. Mengacu pada dampak bencana yang menimpa masyarakat, pernyataan Kalla diyakini tercetus sebagai akibat dari informasi parsial yang ia terima.
 
“Sangat boleh jadi pernyataan itu tercetus karena Pak JK (Kalla) kurang mendapat informasi yang utuh, berimbang, dan menyeluruh,” kata Ketua Fraksi NasDem Ahmad HM Ali, Selasa, 5 Februari 2019.
 
Diskursus publik terkait utang debitur korban terdampak langsung bencana, menurut Ali, seharusnya sudah lebih maju. Tak lagi berkutat pada apakah kebijakan tersebut dapat dilakukan atau tidak. Bencana di Palu, Donggala, Sigi, dan Parimo (Padagimo) pada 28 September 2018 lalu itu bukan hanya gempa, namun juga tsunami dan likuefaksi. Tingkat kerusakan yang diakibatkan terbilang parah dengan jumlah korban yang besar.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Sudah sangat wajar jika pemberian fasilitas penghapusan utang debitur dilakukan. Paling tidak atas nama kemanusiaan. Saya meyakini kebijakan dibuat untuk merawat kemanusiaan,” kata anggota Komisi VII DPR dari Sulawesi Tengah ini.
 
Dampak bencana Padagimo, lanjut Ali, tak sekadar mempertimbangkan korban jiwa, tetapi juga kerusakan ekonomi, khususnya aset untuk kelanjutan usaha. Belum lagi banyak korban yang merupakan tulang punggung ekonomi keluarga.
 
Untuk itu, kata dia, selayaknya perdebatan publik lebih ditujukan pada skema dan payung hukum untuk memberikan perlakuan khusus bagi korban bencana terdampak langsung. Agar selaras dengan aturan perundangan yang berlaku.
 
Secara hukum, langkah untuk menghapus utang debitur korban sangat dimungkinkan. Bencana Padagimo telah memenuhi unsur keadaan memaksa (force majeur) atau overmatch.
 
Baca: Piutang Kredit Korban Bencana Sulteng Tak Dihapus
 
Ali menjelaskan ada tiga unsur dari keadaan memaksa itu. Pertama, tidak dipenuhinya prestasi akibat peristiwa musnah atau binasanya benda yang menjadi objek perikatan.
 
Kedua, ada sebab di luar kesalahan debitur akibat peristiwa yang menghalangi debitur untuk memenuhi kewajiban atau berprestasi. Dan ketiga, faktor penyebab yang kemunculannya tidak diduga.
 
Ketiga unsur ini terpenuhi dalam kasus bencana Padagimo. "Memakai logika sederhana saja. Dalam unsur pertama, bagaimana bisa debitur dapat dikenai hak tagih jika benda yang diagunkan berproduksi telah rusak dan kehilangan fungsi,” ucapnya.
 
Dari sisi ekonomi moneter, lanjut Ali, langkah penghapusan utang bagi korban terdampak bencana juga tidak akan berdampak serius. “Non-performing loan (NPL) atau kredit bermasalah di Sulawesi Tengah tercatat cukup rendah, yakni 2,44 persen," imbuhnya.
 
Dengan bauran kebijakan yang tepat, pemberian fasilitas khusus penghapusan utang debitur dapat dijalankan secara terkendali untuk menjaga tingkat NPL tetap pada batas 5 persen. "Toh, indikator moneter lain memperlihatkan situasi yang cukup menggembirakan. Aset perbankan tumbuh 11 persen dan dana pihak ketiga (DPK) masih tumbuh 8 persen."
 
Inventarisasi aset
 
Ali mengusulkan agar dilakukan inventarisasi dan komposisi debitur, aset, berikut kredit bermasalah yang terdampak langsung dengan bencana.
 
“Jadi based on debitur. Siapa saja mereka, apa saja aset yang rusak berikut tingkat kerusakannya, dan berapa jumlahnya. Penyusunannya juga dilakukan oleh evaluator independen untuk mencegah moral hazard. Jangan sampai dimanfaatkan oleh orang-orang untuk mengeruk manfaat sepihak,” tuturnya.
 
Data dan informasi yang lebih lengkap tersebut, menurutnya, penting untuk mengeksekusi kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, mudah bagi pemerintah membuat kebijakan siapa saja yang diberikan relaksasi, siapa yang hapus buku, dan hapus tagih.
 
Ali juga mengusulkan agar persoalan utang debitur korban terdampak langsung bencana ini digeser dari problem mekanisme korporasi atau perbankan ke mekanisme negara. “Toh, hampir semua debitur korban bencana adalah nasabah bank milik negara. Jadi, tuntutan dan perjuangan debitur korban bencana Padagimo ini tetap dilanjutkan,” kata Ali.
 


 

(UWA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif