Polri Diskusikan Pembakaran Bendera dengan NU

Dian Ihsan Siregar 25 Oktober 2018 14:36 WIB
Pembakaran Bendera HTI
Polri Diskusikan Pembakaran Bendera dengan NU
Polisi. Ilustrasi: Medcom.id.
Jakarta: Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo menemui Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj. Polri ingin membahas pembakaran bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Garut, Jawa Barat (Jabar), yang terjadi beberapa hari lalu.

Dedi hadir di Gedung PBNU pada Kamis, 25 Oktober 2018, pukul 13.00 WIB dengan menggunakan seragam lengkap polisi. Dedi yang ditemani sejumlah anggota Polri disambut langsung Said Aqil.

"Ke sini salah satunya membahas soal itu (pembakaran tauhid ya)," kata Dedi di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat. 


Di samping itu, Dedi juga datang untuk membicarakan sekitar isu keagamaan. Namun, dia tidak menjelaskan secara detail isu yang dimaksud.

"Jadi isu keagamaan dan bahas bendera itu yang dibahas," kata dia.

Sehari sebelumnya, Dedi memastikan jika bendera yang dibakar pada saat hari santri nasional di Garut adalah bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Kepastian itu berdasarkan identifikasi kepolisian.

"Kita tidak ragu-ragu bahwa bendera yang dibakar merupakan bendera HTI. ‎Bendera itu dalam segala aktivitasnya, HTI menggunakan simbol bendera itu," ‎ungkap Dedi.

‎Selain itu, kata Dedi, setiap‎ kegiatan yang dilakukan HTI pasti menggunakan bendera tersebut. Setiap dokumen atau surat menyurat yang dibuat HTI juga menggunakan bendera yang sama dengan yang dibakar di Garut.

Baca: Pengibaran Bendera HTI Sistematis dan Terencana

‎"Itu juga simbol di kantor Dewan Pusat HTI. Setiap event kegiatannya menggunakan itu. Kelompok mereka juga menggunakan itu," ungkap dia.

Menurut dia, kasus pembakaran bendera sedang ditangani oleh Polda Jabar. Penanganan kasusnya dilaksanakan dengan komprehensif dan‎ terstruktur.

"Dengan begitu, tidak salah konstruksi hukumnya. Jadi, mereka (Polda Jabar) yang memimpin dalam kasus ini‎. Kasusnya murni yang menangani Polda, kalau Bareskrimnya sebagai back-up saja dalam kasus ini," tegas pria yang pernah menjadi Wakapolda Kalimantan Tengah (Kalteng) itu.





(OGI)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id