Pemerintah Diimbau Tak Gegabah Menyelesaikan Insiden Nduga
Prajurit TNI bersiap menaiki helikopter menuju Nduga di Wamena, Papua. Foto: Antara/Iwan Adi Saputra.
Jakarta: Amnesty International mengimbau pemerintah tidak gegabah dalam menyelesaikan kasus penembakan 31 pekerja konstruksi PT Istaka Karya di Kabupaten Nduga, Papua. Pengerahan militer ke lokasi kejadian diharap tidak menjadi gerbang pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
 
"Mendesak otoritas Indonesia untuk tidak gegabah membuat kebijakan," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 6 November 2018.
 
Berkaca dari rekam jejak aparat dalam menyelesaikan sejumlah kasus serupa di Papua, Amnesty International tidak mau kondisi ini berubah menjadi gerbang penghalalan pelanggaran HAM. Upaya-upaya represif dan militeristis sebisa mungkin dihindari pemerintah untuk mencegah meluasnya konflik.
 
"Otoritas Indonesia untuk tidak gegabah membuat kebijakan berupa pendekatan militer. Pihak berwenang harus memastikan bahwa polisi dan militer memberikan keamanan bagi semua orang, tanpa diskriminasi, setelah serangan di Papua," kata Usman.
 
Amnesty International menyadari Pemerintah pasti dihadapkan dengan hal yang kompleks. Oleh karena itu pihaknya menyarankan agar pemerintah berkaca  pada penyelesaian kasus serupa di Aceh.
 
"Semestinya merujuk pada kebijakan menghadapi situasi serupa di Aceh, dengan mengedepankan jalan non-militer, yang terbukti mengakhiri konflik bersenjata dan mencegah jatuhnya banyak korban sipil.” ungkap Usman.

Baca: Komnas HAM Kecam Insiden Penembakan di Nduga

Mereka meminta pihak berwenang segera melakukan investigasi yang cepat, menyeluruh, independen dan tidak memihak.


"Pemerintah harus memastikan bahwa semua yang terlibat harus dibawa ke pengadilan lewat proses yang adil, tanpa harus berujung pada hukuman mati," ujar dia.





(FZN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id