Jakarta: Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjadikan penanganan sungai rawan banjir sebagai prioritas super menjelang puncak musim hujan, November mendatang.
Sedimentasi tinggi yang mengurangi kapasitas sungai menampung debit air berisiko memicu banjir kembali di wilayah terdampak bencana yang masih menjalani pemulihan infrastruktur dan ekonomi.
Tito menyoroti sejumlah daerah rawan banjir seperti Kota Padang, Aceh Tenggara, Kecamatan Tukka di Kabupaten Tapanuli Tengah, Aceh Tamiang, dan Kabupaten Solok yang mengalami bencana susulan berulang. Ia meminta Kementerian PU memberi perhatian khusus pada sungai-sungai yang mengalami sedimentasi tinggi, terutama ketika curah hujan mulai meningkat.
“Jadi, ada semacam skala super prioritas untuk normalisasi sungai,” tegas Tito dalam rapat koordinasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas infrastruktur pascabencana Sumatera di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu, 28 Oktober 2026.
Permintaan tersebut mendesak karena hujan lebat berpotensi membuat sungai meluap ketika kapasitas tampungnya berkurang akibat sedimentasi. Penanganan perlu dipercepat agar masyarakat di wilayah terdampak tidak kembali menghadapi banjir saat proses rehabilitasi dan rekonstruksi masih berlangsung.
Per 25 Oktober 2026, pagu efektif penanganan bencana Sumatera di Kementerian PU tercatat Rp21,42 triliun. Anggaran tersebut mencakup sektor sumber daya air, jalan dan jembatan, sistem penyediaan air minum, persampahan, serta prasarana strategis. Dengan meningkatnya curah hujan, Tito menekankan perlunya mendahulukan penanganan sungai rawan banjir. Percepatan pekerjaan dan koordinasi lintas sektor menjadi kunci untuk menjaga keselamatan masyarakat sekaligus memastikan pemulihan infrastruktur pascabencana berjalan.
“Banjir, longsor, jalan rusak, segala macam diperbaiki, banjir lagi. (Bencana) susulannya pun masih jalan terus. Tapi itu tantangan kita. Kita tidak akan pernah berhenti untuk menangani,” kata Tito, menegaskan.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Apri Artoto menjelaskan, penanganan dilakukan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Di bagian hulu, Kementerian PU membangun sabo dam untuk mengendalikan sedimen. Di bagian tengah, normalisasi sungai dilakukan, sedangkan di hilir penanganan difokuskan pada muara.
“Penanganan muara menjadi salah satu fokus utama karena muara adalah titik kendali aliran yang menentukan stabilitas dari hulu hingga hilir,” ujar Apri.
Data Kementerian PU per 25 Oktober 2026 menyebutkan, 33 sungai yang menjadi kewenangan pemerintah pusat telah ditangani, dengan progres rata-rata 19,19 persen. Dari 11 sabo dam yang sedang dibangun, progres rata-rata mencapai 35,58 persen. Sementara itu, dari 29 rencana penanganan muara, empat telah selesai, enam sedang dikerjakan, dan 19 lainnya masih dalam proses.
Di sektor bina marga, Kementerian PU menangani 33 ruas jalan nasional. Dua ruas telah selesai, sedangkan ruas lainnya masih dalam pengerjaan dengan progres rata-rata 59,40 persen. Untuk jembatan, lima dari 20 jembatan dalam daftar penanganan, telah selesai. Tiga di antaranya di Aceh, dua di Sumatera Barat. Sementara 15 jembatan lainnya masih dalam proses penyelesaian dengan progres rata-rata 63 persen.
Penyelesaian penanganan di Tukka menjadi salah satu perhatian mendesak. Apri menyebut curah hujan telah menghambat pekerjaan sabo dam di wilayah tersebut. Pekerjaan sementara dihentikan karena hujan turun sebelum konstruksi selesai. Meski demikian, Kementerian PU akan melanjutkan penanganan hingga seluruh tahapan tuntas. Apri berharap kombinasi pembangunan sabo dam, normalisasi sungai, dan penanganan muara dapat mengurangi risiko banjir berulang.
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan
