Jakarta: Kejadian luar biasa (KLB) gizi buruk dan campak di Kabupaten Asmat bak tamparan keras di siang bolong bagi pemerintah di tengah gencarnya pembangunan Insfratruktur di Papua. Besok, DPR akan mengundang kementerian terkait untuk melakukan rapat koordinasi (rakor) permasalahan di Papua.
"Kita akan mengundang dalam rangka rapat koordinasi Asmat kalau tidak salah besok itu," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Januari 2018.
Beberapa menteri yang diundang yakni Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Mereka akan dimintai keterangannya terkait masalah di Papua.
"Kemungkinan akan dipimpin langsung Pak Fadli (Fadli Zon) sebagai pengawas otsus (otonomi khusus)," ujar dia.
Dalam rapat koordinasi nanti, DPR akan memberi masukan dan saran kepada pemerintah soal berbagai permasalahan yang ditemui di bumi Cendrawasih itu dan upaya penyelesaian permasalahan tersebut. Agar kejadian serupa di Kabupaten Asmat tak terulang di kemudian hari.
"Bagaimana menyelesaikan permasalahan di Papua, suku Asmat secara khusus dan Papua secara umum," pungkas dia.
(Baca juga: Menkes: Jangan Lagi Ada Gizi Buruk di Papua)
Dalam empat bulan terakhir, sebanyak 24 anak meninggal akibat campak dan gizi buruk di Papua. Saat ini, sebanyak 12 balita masih dirawat di Rumah Sakit Agats, Kabupaten Asmat, Papua.
Sebanyak delapan korban tewas berasal dari Kampung Kapi, 15 anak dari Kampung As dan Kampung Atat. Sementara satu anak lainnya meninggal di Rumah Sakit Agats karena terlambat mendapat penanganan medis. Pemerintah pun menetapkan kejadian luar biasa (KLB) atas kejadian ini.
Polda Papua membentuk satuan tugas (satgas) terpadu untuk membantu menangani gizi buruk dan campak di Asmat. Satgas itu terdiri dari unsur pemerintah daerah (pemda), TNI, serta polisi.
Sebanyak 13 ton bantuan makanan dan obat-obatan dari TNI tiba di Kabupaten Asmat, Papua, Senin, 29 Januari 2018. Bantuan akan segera didistribusikan di sejumlah distrik Kabupaten Asmat untuk menanggulangi KLB gizi buruk dan campak.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/ob3APn0K" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Kejadian luar biasa (KLB) gizi buruk dan campak di Kabupaten Asmat bak tamparan keras di siang bolong bagi pemerintah di tengah gencarnya pembangunan Insfratruktur di Papua. Besok, DPR akan mengundang kementerian terkait untuk melakukan rapat koordinasi (rakor) permasalahan di Papua.
"Kita akan mengundang dalam rangka rapat koordinasi Asmat kalau tidak salah besok itu," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Januari 2018.
Beberapa menteri yang diundang yakni Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Mereka akan dimintai keterangannya terkait masalah di Papua.
"Kemungkinan akan dipimpin langsung Pak Fadli (Fadli Zon) sebagai pengawas otsus (otonomi khusus)," ujar dia.
Dalam rapat koordinasi nanti, DPR akan memberi masukan dan saran kepada pemerintah soal berbagai permasalahan yang ditemui di bumi Cendrawasih itu dan upaya penyelesaian permasalahan tersebut. Agar kejadian serupa di Kabupaten Asmat tak terulang di kemudian hari.
"Bagaimana menyelesaikan permasalahan di Papua, suku Asmat secara khusus dan Papua secara umum," pungkas dia.
(Baca juga:
Menkes: Jangan Lagi Ada Gizi Buruk di Papua)
Dalam empat bulan terakhir, sebanyak 24 anak meninggal akibat campak dan gizi buruk di Papua. Saat ini, sebanyak 12 balita masih dirawat di Rumah Sakit Agats, Kabupaten Asmat, Papua.
Sebanyak delapan korban tewas berasal dari Kampung Kapi, 15 anak dari Kampung As dan Kampung Atat. Sementara satu anak lainnya meninggal di Rumah Sakit Agats karena terlambat mendapat penanganan medis. Pemerintah pun menetapkan kejadian luar biasa (KLB) atas kejadian ini.
Polda Papua membentuk satuan tugas (satgas) terpadu untuk membantu menangani gizi buruk dan campak di Asmat. Satgas itu terdiri dari unsur pemerintah daerah (pemda), TNI, serta polisi.
Sebanyak 13 ton bantuan makanan dan obat-obatan dari TNI tiba di Kabupaten Asmat, Papua, Senin, 29 Januari 2018. Bantuan akan segera didistribusikan di sejumlah distrik Kabupaten Asmat untuk menanggulangi KLB gizi buruk dan campak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
