Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto. Foto: Medcom.id/Anggi
Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto. Foto: Medcom.id/Anggi

Briptu HSB di Balik Tambang Ilegal, Irjen Daniel Diminta Gandeng KPK

Nasional KPK polri Tambang Emas
Medcom • 07 Mei 2022 20:00
Jakarta: Polda Kalimantan Utara (Kaltara) diminta terus melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengungkapan kasus tambang emas ilegal milik oknum polisi. Hal itu penting untuk mengungkap dugaan aliran dana ke sejumlah pihak.
 
Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengapresiasi Polri yang mengungkap kasus tambang emas liar yang diduga melibatkan Briptu HSB. Sikap tidak pandang bulu disebut bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat pada Polri.
 
"Kalau sudah seperti ini kita semua memahami bagaimana ketegasan dan kecepatan penanganan sebuah kasus yang terjadi di wilayah hukum Kalimantan Utara. Ini salah satu keberhasilan kepolisian dalam memulihkan kepercayaan masyarakat," kata Bambang, Sabtu, 7 Mei 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Bambang mengakui terbongkarnya kasus tersebut tak terlepas dari tangan dingin Kapolda Kalimantan Utara (Kaltara) Irjen Pol Daniel Adityajaya. Jenderal bintang itu dinilai telah membuktikan janjinya, terkait peningkatan pengawasan setiap anggota. "Terbukti dia tak pandang bulu, oknum polisi yang dianggap melakukan pelanggaran juga dijerat," kata Bambang.
 
Terbongkarnya kasus tambang yang melibatkan oknum polisi ini berawal dari informasi tentang beroperasinya tambang liar yang berlokasi di Desa Sekatak Buji, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan. 
 
Mengetahui informasti tersebut Kapolda Kaltara Irjen Adityajaya membentuk tim khusus gabungan yang terdiri dari Direktorat Reskrimsus, Polres Bulungan dan Polres Tarakan. Penyelidikan dan penyidikan membuahkan hasil, Briptu HSB yang diduga bos tambang ilegal ditangkap. Hal tersebut membuat warga Kaltara tercengang, karena selama ini yang bersangkutan dikenal kebal hukum.
 
Meski demikian, Bambang mendorong Polda Kaltara melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengungkap dugaan aliran dana ke beberapa pihak dari dari Briptu HSB.
 
"Supaya ini terungkap semua dan tidak ada lagi mafia-mafia tambang seperti ini. Sebab pertambangan ilegal ini berbahaya bagi lingkungan maupun pekerja di dalamnya," kata Bambang.
 
(FZN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif