medcom.id, Jakarta: Masyarakat eks anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) utamanya di Kalimantan Barat sempat diusulkan mengikuti program transmigrasi. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar tak mempermasalahkan rencana tersebut.
Ia akan menyiapkan lahan dan semua prosesnya. Namun, ia tak mau ada wacana transmigrasi ekslusif di mana warga mantan anggota Gafatar hanya hidup berdampingan dengan kelompoknya.
"Harus berbaur dengan masyarakat," tegas Marwan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (28/1/2016).
Ekslusivisme semacam itu harus benar-benar dihilangkan. Paham dan ideologi berbangsa harus benar-benar dipegang sebelum memutuskan memindahkan warga dari satu tempat ke tempat lain.
"Yang penting bagi saya ialah soal NKRI dan Pancasila harus clear. Kalau tidak clear, tidak akan saya berangkatkan," tambah Marwan.
Saat ini, lanjut Marwan, Kementerian Agama dan Kementerian Sosial sedang memberi pembinaan unsur keagamaan dan sosial. Warga eks anggota Gafatar akan dibina terlebih dahulu.
Marwan khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika pembinaan tak dilakukan. Pasalnya, Gafatar disebut membuat negara dalam negara. Hal itu jelas dilarang di Indonesia.
"Mereka punya struktur negara sendiri. Ada presiden, menteri, bahkan ada nabinya. Kan tidak boleh," ucap Marwan.
Apabila sudah siap untuk bertransmigrasi, lanjut Marwan, lokasi pasti sudah disiapkan. Indonesia masih memiliki wilayah cukup luas di Sumatera, Kalimantan maupun Sulawesi.
"Lahan ada semua. Pokoknya betul-betul dia mencium merah putih, cinta NKRI, dan menghormati Pancasila," tegasnya.
Marwan juga berharap pihak kepolisian dan penegak hukum segera menangkap aktor intelektual di balik Gafatar.
medcom.id, Jakarta: Masyarakat eks anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) utamanya di Kalimantan Barat sempat diusulkan mengikuti program transmigrasi. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar tak mempermasalahkan rencana tersebut.
Ia akan menyiapkan lahan dan semua prosesnya. Namun, ia tak mau ada wacana transmigrasi ekslusif di mana warga mantan anggota Gafatar hanya hidup berdampingan dengan kelompoknya.
"Harus berbaur dengan masyarakat," tegas Marwan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (28/1/2016).
Ekslusivisme semacam itu harus benar-benar dihilangkan. Paham dan ideologi berbangsa harus benar-benar dipegang sebelum memutuskan memindahkan warga dari satu tempat ke tempat lain.
"Yang penting bagi saya ialah soal NKRI dan Pancasila harus clear. Kalau tidak clear, tidak akan saya berangkatkan," tambah Marwan.
Saat ini, lanjut Marwan, Kementerian Agama dan Kementerian Sosial sedang memberi pembinaan unsur keagamaan dan sosial. Warga eks anggota Gafatar akan dibina terlebih dahulu.
Marwan khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika pembinaan tak dilakukan. Pasalnya, Gafatar disebut membuat negara dalam negara. Hal itu jelas dilarang di Indonesia.
"Mereka punya struktur negara sendiri. Ada presiden, menteri, bahkan ada nabinya. Kan tidak boleh," ucap Marwan.
Apabila sudah siap untuk bertransmigrasi, lanjut Marwan, lokasi pasti sudah disiapkan. Indonesia masih memiliki wilayah cukup luas di Sumatera, Kalimantan maupun Sulawesi.
"Lahan ada semua. Pokoknya betul-betul dia mencium merah putih, cinta NKRI, dan menghormati Pancasila," tegasnya.
Marwan juga berharap pihak kepolisian dan penegak hukum segera menangkap aktor intelektual di balik Gafatar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
