Jakarta: Masyarakat Gizi Ibu dan Anak (MGIA) memberikan sejumlah masukan terkait program makan bergizi gratis. Salah satunya, pembentukan payung hukum yang kuat dalam mengimplementasikan program tersebut.
"Salah satunya pembentukan undang-undang Makan Bergizi di Sekolah," kata Ketua MGIA, Lely Fitriyani, melalui keterangan tertulis, Jumat, 16 Agustus 2024.
Dia menilai payung hukum setingkat UU dinilai penting mengatur program unggulang Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) tersebut. Sehingga, implementasi tersebut bisa berjalan dengan baik.
Selain itu, Lely menjelaskan Indonesia sebenarnya terlambat dalam menerapkan program makan gratis di sekolah dibandingkan negara-negara lain dengan populasi besar. Saat ini, 118 negara di dunia telah menerapkan program ini.
"Dan 53 di antaranya telah menggratiskan makan bergizi di sekolah. Indonesia akan menjadi negara ke-54 yang menggratiskan program ini," ujar dia.
Sementara itu, ahli gizi Masyarakat Gizi Ibu dan Anak (MGIA) Syarifah Soraya, menjelaskan cakupan penerima program makan bergizi di sekolah mencapai 40-60 persen dari total siswa yang terdaftar. Perkiraan tersebut berdasarkan tren global.
“Jika target pemerintah adalah 45 juta pelajar, maka berdasarkan tren ini, kami perkirakan sekitar 20 juta anak akan ter-cover oleh program MBG," kata Syarifah.
Meski 20 juta anak, program tersebut memiliki dampak besar. Selain perbaikan gizi anak, program itu berpotensi besar untuk memacu pertumbuhan ekonomi domestik.
Syarifah menjelaskan setiap pemberian makan kepada 100 ribu anak dapat menciptakan 1.377 lapangan kerja. Hal itu berdasarkan perhitungan World Food Program (WFP).
"Artinya, jika 20 juta anak berhasil menerima manfaat dari program ini, akan ada tambahan sekitar 275 ribu lapangan kerja, yang dapat berkontribusi 0,5-0,6 persen terhadap pertumbuhan ekonomi," ungkap dia.
Namun, implementasi program tersebut diminta mengutamakan penggunaan 100 persen produk pangan lokal. Sehingga, membantu penyerapan hasil panen petani.
"Menciptakan pasar yang lebih besar untuk produk pertanian dan perikanan lokal," ujar dia.
MGIA berharap program makan bergizi gratis dapat terlaksana dengan baik. Sehingga memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan anak-anak di Indonesia.
Jakarta: Masyarakat Gizi Ibu dan Anak (MGIA) memberikan sejumlah masukan terkait program
makan bergizi gratis. Salah satunya, pembentukan payung hukum yang kuat dalam mengimplementasikan program tersebut.
"Salah satunya pembentukan undang-undang Makan Bergizi di Sekolah," kata Ketua MGIA, Lely Fitriyani, melalui keterangan tertulis, Jumat, 16 Agustus 2024.
Dia menilai payung hukum setingkat UU dinilai penting mengatur program unggulang Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (
Prabowo-Gibran) tersebut. Sehingga, implementasi tersebut bisa berjalan dengan baik.
Selain itu, Lely menjelaskan Indonesia sebenarnya terlambat dalam menerapkan program makan gratis di sekolah dibandingkan negara-negara lain dengan populasi besar. Saat ini, 118 negara di dunia telah menerapkan program ini.
"Dan 53 di antaranya telah menggratiskan makan bergizi di sekolah. Indonesia akan menjadi negara ke-54 yang menggratiskan program ini," ujar dia.
Sementara itu, ahli gizi Masyarakat Gizi Ibu dan Anak (MGIA) Syarifah Soraya, menjelaskan cakupan penerima program makan bergizi di sekolah mencapai 40-60 persen dari total siswa yang terdaftar. Perkiraan tersebut berdasarkan tren global.
“Jika target pemerintah adalah 45 juta pelajar, maka berdasarkan tren ini, kami perkirakan sekitar 20 juta anak akan ter-
cover oleh program MBG," kata Syarifah.
Meski 20 juta anak, program tersebut memiliki dampak besar. Selain perbaikan gizi anak, program itu berpotensi besar untuk memacu pertumbuhan ekonomi domestik.
Syarifah menjelaskan setiap pemberian makan kepada 100 ribu anak dapat menciptakan 1.377 lapangan kerja. Hal itu berdasarkan perhitungan World Food Program (WFP).
"Artinya, jika 20 juta anak berhasil menerima manfaat dari program ini, akan ada tambahan sekitar 275 ribu lapangan kerja, yang dapat berkontribusi 0,5-0,6 persen terhadap pertumbuhan ekonomi," ungkap dia.
Namun, implementasi program tersebut diminta mengutamakan penggunaan 100 persen produk pangan lokal. Sehingga, membantu penyerapan hasil panen petani.
"Menciptakan pasar yang lebih besar untuk produk pertanian dan perikanan lokal," ujar dia.
MGIA berharap program makan bergizi gratis dapat terlaksana dengan baik. Sehingga memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan anak-anak di Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ABK)
