Mardani Tuding Negara Tak Hadir dalam Kasus Wamena

Jakarta: Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menuding negara tak hadir dalam kerusuhan di Wamena, Papua. Padahal, kasus Wamena merupakan bencana kemanusiaan "Ini menunjukkan negara tidak hadir," kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 29 September 2019. Mardani meminta pemerintah menangani kasus Wamena dengan pendekatan persuasif. Penegakan hukum wajib, namun harus dengan kasih sayang  "Wamena itu harus pakai cinta tapi saat yang sama harus ada penegakan hukum, tidak boleh ada cinta tanpa penegakan hukum," ujar dia. Mardani juga meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ikut andil meredam kasus Wamena. Indonesia tidak boleh membiarkan masalah kesukuan menjadi bola liar. "Bangsa ini tidak boleh ada lagi devided country, tidak boleh ada lagi kesukuan dan semua harus sejahterah, merasa adil di Indonesia," pungkas dia. Demonstrasi di Wamena, Jayawijaya, Papua, Senin, 23 September 2019, berlangsung ricuh. Sejumlah fasilitas publik dibakar. Sebanyak 30 orang tewas dalam kerusuhan tersebut. Sekitar 5.500 korban kerusuhan Wamena, Jayawijaya, Papua, mengungsi di Markas Komando Distrik Militer 1702 Jayawijaya.