Jakarta: Ketua DPR RI Bambang Soesatyo berjanji akan segera menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas penyelesaian konflik di Papua dan Papua Barat.
Wacana itu disampaikan oleh pria yang akrab disapa Bamsoet itu saat menerima tokoh masyarakat Papua dan Papua Barat, di ruang kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2019. Bamsoet akan mengajak Tim Pemantau Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat DPR bertemu Jokowi.
"Mereka ingin berbagi pemahaman, sudut pandang, dan pemikiran dengan Presiden Joko Widodo untuk membuat Papua kembali stabil," kata Bamsoet.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menilai, perlu ada pengusutan hukum yang tuntas terkait peristiwa di asrama mahasiswa asal Papua di Surabaya dan Malang. Jika ada yang melanggar hukum baik dari pihak sipil, pejabat pemerintah daerah, maupun TNI/Polri, harus ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.
"Sebagai seorang guru bangsa, Gus Dur telah mengajarkan kepada Bangsa Indonesia bahwa perdamaian tanpa keadilan adalah ilusi. Jika keadilan ditegakan, perdamaian dengan sendirinya akan terwujud. Jangan biarkan peristiwa yang terjadi di Surabaya dan Malang menjadi pemantik yang membuat perdamaian di Papua dan Papua Barat menjadi terganggu," tutur Bamsoet.
Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini menjelaskan, selama lima tahun ini kondisi di Papua dan Papua Barat relatif damai. Perhatian pemerintah pusat juga sangat besar dalam mendorong percepatan pembangunan disana.
Berbagai upaya sudah diakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo mempercepat pembangunan ekonomi di Papua dan Papua Barat. Misalnya, pembangunan jalan, rehabilitasi di 15 pelabuhan, serta pembangunan bandara baru seperti di Werur dan Koroway Batu.
"Rasio elektrifikasi PLN juga sudah tembus 72,04 persen dibandingkan sebelumnya hanya 30,48 persen pada 2013," kata Bamsoet.
Tak hanya itu, DPR RI juga sudah melakukan berbagai upaya diplomasi parlemen terkait Papua dan Papua Barat. Diplomasi itu dilakukan untuk meluruskan pandangan negara lain tentang Bumi Cendrawasih tersebut.
Sejumlah upaya diplomasi yang telah dilakukan yaitu menyelenggarakan Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) pada 23-24 Juli 2018 yang dihadiri 14 negara kawasan Pasifik.
DPR RI juga ikut serta dalam Pacific Exposition pada 11-14 Juli 2019 di Auckland, Selandia Baru. Kegiatan tersebut diadakan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Selandia Baru.
"Kita sampaikan berbagai capaian pembangunan yang membuat Papua dan Papua Barat masa kini berbeda jauh dengan kondisi di masa lalu," kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini mengakui, walaupun sudah banyak program pembangunan, namun masih banyak hal yang perlu diperbaiki agar masyarakat Papua dan Papua Barat. Salah satunya menyangkut manajemen pengelolaan dana otonomi khusus.
Bamsoet menyebutkan, DPR RI dan pemerintah berencana mengalokasikan dana otsus untuk Papua sebesar Rp5,861 triliun dan Papua Barat senilai Rp 2,512 triliun dalam RAPBN 2030. Selain itu masih ada dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus Papua dan Papua Barat sebesar Rp 4,680 triliun.
"Dari hasil kajian sementara Tim DPR RI Pemantau Otsus Papua dan Papua Barat, dana otsus yang jumlahnya selalu meningkat setiap tahun managemen pengelolaannya perlu diperkuat. Sehingga bisa lebih dirasakan langsung orang masyarakat Papua dan Papua Barat. Sebagaimana amanah UU No.21 Tahun 2001, dana otsus harus difokuskan kepada empat sektor utama, yakni pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan pemenuhan infrastruktur dasar," kata Bamsoet.
Jakarta: Ketua DPR RI Bambang Soesatyo berjanji akan segera menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas penyelesaian konflik di Papua dan Papua Barat.
Wacana itu disampaikan oleh pria yang akrab disapa Bamsoet itu saat menerima tokoh masyarakat Papua dan Papua Barat, di ruang kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2019. Bamsoet akan mengajak Tim Pemantau Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat DPR bertemu Jokowi.
"Mereka ingin berbagi pemahaman, sudut pandang, dan pemikiran dengan Presiden Joko Widodo untuk membuat Papua kembali stabil," kata Bamsoet.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menilai, perlu ada pengusutan hukum yang tuntas terkait peristiwa di asrama mahasiswa asal Papua di Surabaya dan Malang. Jika ada yang melanggar hukum baik dari pihak sipil, pejabat pemerintah daerah, maupun TNI/Polri, harus ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.
"Sebagai seorang guru bangsa, Gus Dur telah mengajarkan kepada Bangsa Indonesia bahwa perdamaian tanpa keadilan adalah ilusi. Jika keadilan ditegakan, perdamaian dengan sendirinya akan terwujud. Jangan biarkan peristiwa yang terjadi di Surabaya dan Malang menjadi pemantik yang membuat perdamaian di Papua dan Papua Barat menjadi terganggu," tutur Bamsoet.
Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini menjelaskan, selama lima tahun ini kondisi di Papua dan Papua Barat relatif damai. Perhatian pemerintah pusat juga sangat besar dalam mendorong percepatan pembangunan disana.
Berbagai upaya sudah diakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo mempercepat pembangunan ekonomi di Papua dan Papua Barat. Misalnya, pembangunan jalan, rehabilitasi di 15 pelabuhan, serta pembangunan bandara baru seperti di Werur dan Koroway Batu.
"Rasio elektrifikasi PLN juga sudah tembus 72,04 persen dibandingkan sebelumnya hanya 30,48 persen pada 2013," kata Bamsoet.
Tak hanya itu, DPR RI juga sudah melakukan berbagai upaya diplomasi parlemen terkait Papua dan Papua Barat. Diplomasi itu dilakukan untuk meluruskan pandangan negara lain tentang Bumi Cendrawasih tersebut.
Sejumlah upaya diplomasi yang telah dilakukan yaitu menyelenggarakan Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) pada 23-24 Juli 2018 yang dihadiri 14 negara kawasan Pasifik.
DPR RI juga ikut serta dalam Pacific Exposition pada 11-14 Juli 2019 di Auckland, Selandia Baru. Kegiatan tersebut diadakan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Selandia Baru.
"Kita sampaikan berbagai capaian pembangunan yang membuat Papua dan Papua Barat masa kini berbeda jauh dengan kondisi di masa lalu," kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini mengakui, walaupun sudah banyak program pembangunan, namun masih banyak hal yang perlu diperbaiki agar masyarakat Papua dan Papua Barat. Salah satunya menyangkut manajemen pengelolaan dana otonomi khusus.
Bamsoet menyebutkan, DPR RI dan pemerintah berencana mengalokasikan dana otsus untuk Papua sebesar Rp5,861 triliun dan Papua Barat senilai Rp 2,512 triliun dalam RAPBN 2030. Selain itu masih ada dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus Papua dan Papua Barat sebesar Rp 4,680 triliun.
"Dari hasil kajian sementara Tim DPR RI Pemantau Otsus Papua dan Papua Barat, dana otsus yang jumlahnya selalu meningkat setiap tahun managemen pengelolaannya perlu diperkuat. Sehingga bisa lebih dirasakan langsung orang masyarakat Papua dan Papua Barat. Sebagaimana amanah UU No.21 Tahun 2001, dana otsus harus difokuskan kepada empat sektor utama, yakni pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan pemenuhan infrastruktur dasar," kata Bamsoet.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ROS)
