"Saya sudah punya data, ya ndak banyak-banyak amat kasusnya itu," ujar Muhadjir ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 18 Juli 2023.
Muhadjir menilai persoalan ini seharusnya dapat diselesaikan di tingkat pemerintah daerah, tidak sampai ke pemerintah pusat. Muhadjir meminta pemda semakin cermat dalam membuat perencanaan PPDB.
"Sebetulnya PPDB itu sudah bisa dirancang setahun sebelumnya kan, begitu anak-anak masuk naik kelas 6 kan tahun depan dia calon siswa SMP, mestinya pada waktu itu sudah bsia dikoordinasikan antar kepala sekolah masing-masing (dengan) kepala dinas," bebernya.
Baca juga: Temukan Pelanggaran, Ombudsman Minta Kepala Daerah Tindak Tegas Kecurangan PPDB |
Sebelumnya, Muhadjir juga meminta pemda serius menyelesaikan masalah PPDB. Pelaku kecurangan PPDB harus ditindak tegas.
"Sehingga kalau ada kecurangan-kecurangan betul-betul ada penindakan yang jelas,” kata Muhadjir dikutip dari Headline News di Metro TV, Senin, 17 Juli 2023.
Dia juga mendorong Pemda untuk menyusun program pemerataan pendidikan sesuai dengan tujuan sistem zonasi. Dia tak mau ada istilah sekolah favorit tetap ada.
“Karena tujuan dari zonasi itu memang menciptakan pemerataan pendidikan biar tidak ada sekolah favorit. Semua sekolah harus favorit,” lanjutnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id