Apa Itu PDN yang Diserang Ramsomware? Ini Peran dan Fungsinya

Jakarta: Pusat Data Nasional (PDN) yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah menjadi sorotan lantaran mengalami gangguan akibat serangan siber ransomware pada Kamis, 20 Juni 2024 lalu. Serangan ini menyebabkan beberapa layanan publik terkendala, termasuk layanan imigrasi. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengungkap bahwa peretas meminta tebusan sebesar Rp 131 miliar untuk memulihkan data yang terdampak serangan. Namun, PT Telkom Indonesia selaku pengelola PDN menyatakan bahwa data yang terdampak serangan tidak dapat dipulihkan. Serangan siber terhadap PDN menimbulkan dampak yang cukup besar, di antaranya terganggunya layanan publik, kerugian finansial bagi pemerintah, dan mencoreng nama Indonesia di mata dunia Serangan siber yang terjadi baru-baru ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga keamanan siber dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang tersebut. Pemerintah perlu terus memperkuat upaya-upaya untuk melindungi PDN dan data yang tersimpan di dalamnya agar layanan publik dapat berjalan dengan lancar dan aman. Lantas, apa sebenarnya fungsi dan peran dari Pusat Data Nasional? Berikut Medcom.id telah merangkum informasinya.   Baca juga: Pemerintah Didorong Manfaatkan AI untuk Tingkatkan Keamanan Siber Pengertian Pusat Data Nasional Pusat Data Nasional (PDN) merupakan fasilitas penting yang berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan elektronik (e-government) di Indonesia. Fasilitas ini menyediakan ruang penyimpanan dan pengolahan data yang diperlukan oleh berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah, sehingga memudahkan akses dan berbagi data antar instansi. Fungsi dan Peran PDN Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), PDN memiliki fungsi utama sebagai berikut: Menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya. Menyimpan dan mengolah data. Melakukan pemulihan data. Dengan fungsinya tersebut, PDN berperan penting dalam mendukung berbagai layanan publik, seperti: Layanan keimigrasian Pelayanan kesehatan Pendidikan Perpajakan Perizinan usaha   Baca juga: Ransomware Serangan Malware Paling Berbahaya Saat Ini, Kenali Cara Kerjanya Daftar Kementerian/Lembaga pengguna Pusat Data Nasional  Menurut laman Aptika Kominfo, total ada 56 kementerian atau lembaga yang menggunakan Pusat Data Nasional Sementara itu. Berikut daftarnya:  ANRI (Arsip Nasional RI) Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Badan Pengawas Pemilu Badan Pusat Statistik (BPS) BAPETEN (Badan Pengawas Tenaga Nuklir) BAPPENAS BIG BKN BKPM BMKG BNPB BP2MI (BNP2TKI) BPJS BPOM BRIN BSN BSSN Dewan Kerajinan Nasional DKKDN DKPP Kantor Staf Presiden (KSP) Kemenko PMK Kementerian Agama Kementerian ATR/BPN Kementerian Dalam Negeri Kementerian ESDM Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Kesehatan Kementerian Keuangan Kementerian Komunikasi dan UKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kementerian Koperasi dan UKM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Luar Negeri Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Budaya Kementerian Perdagangan Kementerian Perhubungan Kementerian Pertanian Kementerian PUPR Kementerian Sosial Komisi Yudisial Komnas HAM LAPAN Lembaga Administrasi Negara LKPP Mahkamah Konstitusi RI Ombudsman Perpustakaan-Nasional PPATK Setjen DPR RI Setjen MPR RI