Jakarta: Pemerintah memulai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim). Bendungan untuk cadangan air dalam proses pembangunan IKN Nusantara menjadi prioritas.
"Kami pembangunan untuk ibu kotanya sendiri belum kita mulai, tetapi supporting untuk ke arah sana telah kita mulai. Misalnya kita membangun Bendungan Sepaku Semoi untuk ke penyediaan air," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 2 Februari 2022.
Pemerintah juga akan membangun jalur masuk ke Nusantara. Jalanan yang baik dibutuhkan untuk pengiriman logistik.
Baca: Bisnis Properti di Jabodetabek Masih Prospektif Meski Ibu Kota Pindah
"Kita sekarang sedang menyelesaikan jalan logistik supaya memudahkan untuk pengangkutan logistik," ujar Suharso.
Di sisi lain, pemerintah sedang menyusun sepuluh aturan turunan Undang-Undang (UU) Ibu Kota Negara. Hal ini meliputi pembentukan peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden (perpres), keputusan presiden (keppres), dan peraturan kepala Otorita IKN.
"Sepuluh aturan turunan itu meliputi tiga PP, lima perpres, satu keppres, dan satu peraturan kepala Otorita IKN," terang Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Wandy Tuturoong di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin, 31 Januari 2022.
Wandy mencontohkan beberapa aturan turunan dalam bentuk perpres, yakni soal susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN serta penyiapan pembangunan dan pemindahan IKN. Selain itu, perpres mengatur struktur organisasi, tugas wewenang, dan tata kerja Otorita IKN.
Jakarta: Pemerintah memulai pembangunan
Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim). Bendungan untuk cadangan air dalam proses pembangunan
IKN Nusantara menjadi prioritas.
"Kami pembangunan untuk ibu kotanya sendiri belum kita mulai, tetapi
supporting untuk ke arah sana telah kita mulai. Misalnya kita membangun Bendungan Sepaku Semoi untuk ke penyediaan air," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 2 Februari 2022.
Pemerintah juga akan membangun jalur masuk ke Nusantara. Jalanan yang baik dibutuhkan untuk pengiriman logistik.
Baca:
Bisnis Properti di Jabodetabek Masih Prospektif Meski Ibu Kota Pindah
"Kita sekarang sedang menyelesaikan jalan logistik supaya memudahkan untuk pengangkutan logistik," ujar Suharso.
Di sisi lain, pemerintah sedang menyusun sepuluh aturan turunan Undang-Undang (UU)
Ibu Kota Negara. Hal ini meliputi pembentukan peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden (perpres), keputusan presiden (keppres), dan peraturan kepala Otorita IKN.
"Sepuluh aturan turunan itu meliputi tiga PP, lima perpres, satu keppres, dan satu peraturan kepala Otorita IKN," terang Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Wandy Tuturoong di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin, 31 Januari 2022.
Wandy mencontohkan beberapa aturan turunan dalam bentuk perpres, yakni soal susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN serta penyiapan pembangunan dan pemindahan IKN. Selain itu, perpres mengatur struktur organisasi, tugas wewenang, dan tata kerja Otorita IKN.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
