Jakarta: Pemerintah pusat kembali menyalurkan bantuan untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pada tahap kedua, bantuan yang dikucurkan mencapai bagian dari total anggaran sebesar Rp1,235 triliun untuk mendukung upaya penanganan di sejumlah wilayah terdampak.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono mengatakan, dana bantuan tahap kedua telah ditransfer pada Kamis, 22 Oktober 2026. Penyaluran tersebut melanjutkan bantuan tahap pertama yang diberikan pada 7 September 2026.
Baca Juga :
Hadapi Karhutla, Kemenkes Gercep Kirim Masker & Perluas Rumah Oksigen
“Total bantuan pemerintah pusat adalah sebesar Rp1,235 triliun yang ditekankan oleh Bapak Presiden,” ujar Sugiono dikutip dari Metrotvnews.
Ia menjelaskan, penyaluran bantuan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang terus memantau perkembangan kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah memprioritaskan dukungan bagi pemerintah daerah di wilayah dengan dampak karhutla paling berat.
Bantuan tersebut ditujukan kepada pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota di Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Riau.
Menurut Sugiono, pada tahap pertama bantuan telah disalurkan kepada 35 pemerintah kabupaten dan kota yang terdampak karhutla di wilayah tersebut. Penyaluran lanjutan diharapkan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi kebakaran serta dampaknya terhadap masyarakat.
Presiden Prabowo, lanjut Sugiono, mengarahkan agar penggunaan dana difokuskan pada tiga kebutuhan utama, yakni perlindungan masyarakat, operasi pemadaman, dan pemenuhan logistik bagi personel yang bertugas di lapangan.
Dalam aspek perlindungan masyarakat, pemerintah memprioritaskan layanan kesehatan bagi warga yang terdampak asap. Dukungan yang disiapkan meliputi masker, oksigen portabel, rumah oksigen, serta penanganan gangguan kesehatan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Langkah tersebut diperlukan untuk mengurangi risiko kesehatan akibat paparan asap karhutla, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah kebakaran. Layanan kesehatan menjadi bagian penting dari penanganan karena dampak kebakaran tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengganggu aktivitas dan keselamatan warga.
Bantuan peralatan pendukung
Untuk memperkuat operasi pemadaman, bantuan juga diarahkan pada penyediaan berbagai peralatan pendukung. Peralatan tersebut mencakup pompa air, tangki air, selang, alat penyuntik air ke lahan gambut, serta sumur bor.
Penyediaan sarana tersebut diharapkan membantu petugas menjangkau titik kebakaran dan menangani lahan yang sulit dipadamkan. Penanganan di kawasan gambut menjadi salah satu perhatian karena api dapat merambat di bawah permukaan tanah dan kembali muncul meski bagian permukaan terlihat padam.
Sugiono menegaskan, upaya penanganan karhutla perlu ditingkatkan melalui koordinasi lintas sektor dan respons yang lebih cepat. Pemerintah juga meminta seluruh unsur terkait memperkuat upaya penanggulangan agar kebakaran tidak meluas.
“Penanganan karhutla ini harus dilakukan secara lebih masif, terpadu, dan cepat,” kata Sugiono.
Saat ini, sekitar 71.000 personel gabungan dikerahkan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan. Personel tersebut menjalankan berbagai tugas, mulai dari pemadaman di darat hingga mendukung operasi udara.
Operasi udara mencakup pengeboman air atau water bombing, serta upaya modifikasi cuaca melalui penaburan dry ice dan natrium klorida (NaCl). Metode tersebut digunakan untuk mendukung upaya pengendalian kebakaran di wilayah terdampak.
Sugiono menyebut penaburan dry ice menunjukkan hasil yang efektif dalam sepekan terakhir. Meski demikian, keberhasilan penanganan secara keseluruhan tetap bergantung pada koordinasi operasi, kondisi cuaca, ketersediaan sumber daya, dan kemampuan petugas mengendalikan titik api di lapangan.
Dengan penyaluran bantuan tahap kedua, pemerintah berharap upaya pemadaman dan perlindungan masyarakat dapat berjalan lebih optimal. Dukungan anggaran, peralatan, layanan kesehatan, serta pengerahan personel menjadi bagian dari strategi untuk menekan dampak karhutla di wilayah terdampak.
Pemerintah juga menekankan pentingnya penanganan yang terpadu agar sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran. Langkah tersebut diharapkan membantu mempercepat pengendalian kebakaran sekaligus mengurangi risiko kesehatan dan gangguan aktivitas masyarakat akibat asap.
Jakarta: Pemerintah pusat kembali menyalurkan bantuan untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pada tahap kedua, bantuan yang dikucurkan mencapai bagian dari total anggaran sebesar Rp1,235 triliun untuk mendukung upaya penanganan di sejumlah wilayah terdampak.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono mengatakan, dana bantuan tahap kedua telah ditransfer pada Kamis, 22 Oktober 2026. Penyaluran tersebut melanjutkan bantuan tahap pertama yang diberikan pada 7 September 2026.
“Total bantuan pemerintah pusat adalah sebesar Rp1,235 triliun yang ditekankan oleh Bapak Presiden,” ujar Sugiono dikutip dari Metrotvnews.
Ia menjelaskan, penyaluran bantuan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang terus memantau perkembangan kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah memprioritaskan dukungan bagi pemerintah daerah di wilayah dengan dampak karhutla paling berat.
Bantuan tersebut ditujukan kepada pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota di Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Riau.
Menurut Sugiono, pada tahap pertama bantuan telah disalurkan kepada 35 pemerintah kabupaten dan kota yang terdampak karhutla di wilayah tersebut. Penyaluran lanjutan diharapkan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi kebakaran serta dampaknya terhadap masyarakat.
Presiden Prabowo, lanjut Sugiono, mengarahkan agar penggunaan dana difokuskan pada tiga kebutuhan utama, yakni perlindungan masyarakat, operasi pemadaman, dan pemenuhan logistik bagi personel yang bertugas di lapangan.
Dalam aspek perlindungan masyarakat, pemerintah memprioritaskan layanan kesehatan bagi warga yang terdampak asap. Dukungan yang disiapkan meliputi masker, oksigen portabel, rumah oksigen, serta penanganan gangguan kesehatan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Langkah tersebut diperlukan untuk mengurangi risiko kesehatan akibat paparan asap karhutla, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah kebakaran. Layanan kesehatan menjadi bagian penting dari penanganan karena dampak kebakaran tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengganggu aktivitas dan keselamatan warga.
Bantuan peralatan pendukung
Untuk memperkuat operasi pemadaman, bantuan juga diarahkan pada penyediaan berbagai peralatan pendukung. Peralatan tersebut mencakup pompa air, tangki air, selang, alat penyuntik air ke lahan gambut, serta sumur bor.
Penyediaan sarana tersebut diharapkan membantu petugas menjangkau titik kebakaran dan menangani lahan yang sulit dipadamkan. Penanganan di kawasan gambut menjadi salah satu perhatian karena api dapat merambat di bawah permukaan tanah dan kembali muncul meski bagian permukaan terlihat padam.
Sugiono menegaskan, upaya penanganan karhutla perlu ditingkatkan melalui koordinasi lintas sektor dan respons yang lebih cepat. Pemerintah juga meminta seluruh unsur terkait memperkuat upaya penanggulangan agar kebakaran tidak meluas.
“Penanganan karhutla ini harus dilakukan secara lebih masif, terpadu, dan cepat,” kata Sugiono.
Saat ini, sekitar 71.000 personel gabungan dikerahkan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan. Personel tersebut menjalankan berbagai tugas, mulai dari pemadaman di darat hingga mendukung operasi udara.
Operasi udara mencakup pengeboman air atau water bombing, serta upaya modifikasi cuaca melalui penaburan dry ice dan natrium klorida (NaCl). Metode tersebut digunakan untuk mendukung upaya pengendalian kebakaran di wilayah terdampak.
Sugiono menyebut penaburan dry ice menunjukkan hasil yang efektif dalam sepekan terakhir. Meski demikian, keberhasilan penanganan secara keseluruhan tetap bergantung pada koordinasi operasi, kondisi cuaca, ketersediaan sumber daya, dan kemampuan petugas mengendalikan titik api di lapangan.
Dengan penyaluran bantuan tahap kedua, pemerintah berharap upaya pemadaman dan perlindungan masyarakat dapat berjalan lebih optimal. Dukungan anggaran, peralatan, layanan kesehatan, serta pengerahan personel menjadi bagian dari strategi untuk menekan dampak karhutla di wilayah terdampak.
Pemerintah juga menekankan pentingnya penanganan yang terpadu agar sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran. Langkah tersebut diharapkan membantu mempercepat pengendalian kebakaran sekaligus mengurangi risiko kesehatan dan gangguan aktivitas masyarakat akibat asap.
(SAW)
