Jakarta: Pemerintah tengah menggenjot sertifikasi pekerja konstruksi. Asosiasi pun diimbau untuk aktif mengampanyekan dan mengikuti sertifikasi tersebut.
Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanuddin. Dia ingin seluruh pekerja konstruksi mendapatkan sertifikasi.
"Tentu partisipasi asosiasi di bidang konstruksi mempercepat agar pekerjanya bersetifikat," kata Syarif saat menghadiri Construction Fun Day 2019, di Komplek Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Minggu, 17 Maret.
Sertifikasi pekerja konstruksi menjadi salah satu perhatian pemerintah saat ini. Terlebih, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya ingin 512 pekerja konstruksi disertifikasi pada tahun ini.
Terkait target tersebut, Syarif menyebutkan bisa tercapai. Mengingat, pihaknya bersama Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) berkolaborasi mencapai target tersebut.
Syarif menyebutkan, untuk tahun ini pihaknya akan mensertifikasi 212 ribu pekerja. Sementara, LPJK akan melakukan hal serupa kepada 300 ribu pekerja.
"Jadi sesuai yang dilaporkan Pak Menteri (Basuki Hadimuljono) kemarin, sekitar 512 ribu pekerja yang bersetifikat akan kita ciptakan tahun 2019," ujarnya.
Saat ditanya sudah berapa jumlah pekerja yang disertifikasi hingga Maret 2019, Syarif menjawab 140 pekerja. Jumlah yang disampaikan merupakan hasil sertifikasi dari Oktober 2018 hingga Maret 2019.
"Itu terdiri dari tenaga ahli dan terampil. Dan hari ini peserta (Construction Warrior Construction Fun Day 2019) yang kita lihat tenaga terampil," ujar dia.
Sementara itu, Ketua Umum Gapensi Iskandar Zulkarnain Hartawi berkomitmen membantu pemerintah mewujudkan target jumlah sertifikasi tahun 2019. Pihaknya ingin terlibat melahirkan pekerja konstruksi yang terampil.
"Seperti kata Pak Dirjen tadi kita ingin menciptakan tenaga terampil. Jadi, seluruh tenaga harus bersetifikat. Dan ini akan kita lanjutkan ke depan," kata Iskandar.
Jakarta: Pemerintah tengah menggenjot sertifikasi pekerja konstruksi. Asosiasi pun diimbau untuk aktif mengampanyekan dan mengikuti sertifikasi tersebut.
Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanuddin. Dia ingin seluruh pekerja konstruksi mendapatkan sertifikasi.
"Tentu partisipasi asosiasi di bidang konstruksi mempercepat agar pekerjanya bersetifikat," kata Syarif saat menghadiri Construction Fun Day 2019, di Komplek Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Minggu, 17 Maret.
Sertifikasi pekerja konstruksi menjadi salah satu perhatian pemerintah saat ini. Terlebih, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya ingin 512 pekerja konstruksi disertifikasi pada tahun ini.
Terkait target tersebut, Syarif menyebutkan bisa tercapai. Mengingat, pihaknya bersama Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) berkolaborasi mencapai target tersebut.
Syarif menyebutkan, untuk tahun ini pihaknya akan mensertifikasi 212 ribu pekerja. Sementara, LPJK akan melakukan hal serupa kepada 300 ribu pekerja.
"Jadi sesuai yang dilaporkan Pak Menteri (Basuki Hadimuljono) kemarin, sekitar 512 ribu pekerja yang bersetifikat akan kita ciptakan tahun 2019," ujarnya.
Saat ditanya sudah berapa jumlah pekerja yang disertifikasi hingga Maret 2019, Syarif menjawab 140 pekerja. Jumlah yang disampaikan merupakan hasil sertifikasi dari Oktober 2018 hingga Maret 2019.
"Itu terdiri dari tenaga ahli dan terampil. Dan hari ini peserta (Construction Warrior Construction Fun Day 2019) yang kita lihat tenaga terampil," ujar dia.
Sementara itu, Ketua Umum Gapensi Iskandar Zulkarnain Hartawi berkomitmen membantu pemerintah mewujudkan target jumlah sertifikasi tahun 2019. Pihaknya ingin terlibat melahirkan pekerja konstruksi yang terampil.
"Seperti kata Pak Dirjen tadi kita ingin menciptakan tenaga terampil. Jadi, seluruh tenaga harus bersetifikat. Dan ini akan kita lanjutkan ke depan," kata Iskandar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ROS)
