Ilustrasi/Medcom.id
Ilustrasi/Medcom.id

Pemerintah Diminta Prioritaskan Booster Kedua di Daerah Rentan

Antara • 24 Januari 2023 19:14
Jakarta: Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia Iris Rengganis meminta pemerintah memprioritaskan pemberian vaksinasi booster kedua di daerah rentan. Daerah yang dimaksud adalah daerah dengan kasus covid-19 tertinggi.
 
Iris menyatakan vaksin covid-19 dosis keempat atau booster kedua tetap penting. Terutama untuk meningkatkan imunitas masyarakat.
 
"Booster tetap bisa diberikan untuk menguatkan sistem imun seseorang terhadap covid-19," kata Iris, Selasa, 24 Januari 2023.

Agar program pemberian booster kedua ini terlaksana dengan baik dan capaiannya tinggi, Iris juga meminta masyarakat memahami bahwa vaksin tetap penting untuk perlindungan diri.
 
"Untuk meningkatkan booster kedua, tetap dilakukan edukasi. Salah satunya melalui media sosial," ujar Iris.
 
Menurut Iris, Indonesia masih dalam tahap peralihan dari pandemi covid-19. Masyarakat jangan lengah di saat pemerintah sudah tidak lagi memberlakukan PPKM. "Tetap jaga protokol kesehatan, tetap pakai masker."
 
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan vaksinasi booster dosis kedua untuk menjaga kekebalan tubuh dan memutus penularan. Presiden mengajak seluruh masyarakat, terutama tenaga kesehatan, lansia, dan warga yang interaksinya tinggi dengan warga lain, segera melakukan vaksinasi booster
 
"Kenapa kita memerlukan booster, agar imunitas kita terjaga dan dapat memutus penularan covid-19 dari orang ke orang. Ini yang paling penting," ujar Jokowi.
 
Baca: Kemenkes Pastikan Stok Vaksin Booster Kedua Cukup
 
Dia menyampaikan Indonesia telah menyuntikan 205 juta dosis vaksin pertama, 172 juta dosis kedua, dan 66 juta dosis booster pertama. Khusus vaksin booster dosis kedua, pemerintah menggunakan Indovac, vaksin 100 persen produk dalam negeri.
 

Vaksin dalam negeri

Dilansir dari Antara, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengemukakan vaksin covid-19 produksi dalam negeri akan dipaketkan dengan program Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan saat penetapan status endemi.
 
"Kalau misalnya ini jadi endemi, mungkin nanti vaksinasi yang gratis akan kami paketkan dalam PBI. Itu hanya vaksin dalam negeri," katanya dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI yang diikuti dalam jaringan di Jakarta, Selasa.
 
Sedangkan vaksin produksi impor, katanya, akan dimasukkan seperti vaksin rutin lainnya seperti influenza, dengan tarif berkisar kurang dari Rp200 ribu per penerima manfaat.
 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan