medcom.id, Jakarta: Di awal pemerintahan, Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) kemungkinan akan merasionalisasi sejumlah kementerian.
"Ini jika dipilih opsi kedua. Kami sudah mengaji masalah rasionalisasi. Sebisa mungkin akan ditempatkan di kementerian baru. Kemungkinan lain adalah memberikan kompensasi pensiun dini," ujar Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto, di Jalan Situbondo, Jakarta, Senin (18/8/2014).
Dia mencontohkan, Kementerian Pertanian, Kelautan, dan Perikanan digabung menjadi Kementerian Kedaulatan Pangan. Ia mengakui, peleburan sejumlah kementerian akan berdampak pada likuidasi PNS.
Tetapi, dia mengakui ada juga yang kementerian yang dipisah. Sebut saja, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Rencananya, kedua bidang itu akan dipisah, yakni Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kebudayaan.
Selain untuk mengefektifkan kinerja, Andi mengalkulasi perampingan kabinet bisa menghemat anggaran hingga Rp3,8 triliun.
Tim transisi, lanjut Andi, menawarkan lima opsi arsitektur kabinet kepada Jokowi-Kalla. Opsi pertama adalah status quo.
Ia menjelaskan, opsi ini melanjutkan mirip dengan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Dengan beberapa perampingan dari kementerian, dirjen, dan direktorat masing-masing," ujarnya.
Adapun opsi kedua adalah perampingan kabinet menjadi 27 kementerian. Opsi kedua ini hanya menyisakan satu kursi wakil menteri, yakni di Kementerian Luar Negeri.
Tim transisi, lanjut dia, baru saja merancang ketiga, yakni menggunakan pendekatan fungsional. Opsi ini berbasis pada program-program utama Jokowi-Kalla.
Kemudian, keempat adalah opsi berbasis ideologi. Opsi ini, jelas Andk, disesuaikan dengan pilar-pilar Trisakti. Bahkan nama kementeriannya pun bakal diubah.
Misalnya, sebut dia, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamananberubah nama menjadi Menko Daulat Politik. "Kemudian ada Menko Kebudayaan. Kalau pilar dari Trisakti diterjemahkan ke Nawa Cita Jokowi-JK, seperti untuk berdikari itu fokus utamanya adalah daya saing dan produktivitas. Nanti nomenklatur-nomenklatur kementerian itu akan itu disusun sedemikian rupa sehingga menggambarkan pilar Trisakti," ujarnya.
Yang terakhir adalah opsi kompleks sistem. Kata Andi, opsi ini adalah penggabungan keempat opsi lainnya. "Diharapkan pekan ini kami sudah punya minimal empat opsi arsitektur kementerian," kata Andi.
Menurut Andi, baik Jokowi dan Kalla belum menentukan opsi yang bakal dipakai sebagai arsitektur kabinet mereka. Tim transisi bakal menyerahkan finalisasi dari kelima opsi tersebut kepada Jokowo-Kalla pada 25 Oktober.
Meski demikian, ia berpendapat opsi kedua adalah model infrastruktur kabinet yang paling cocok dengan progam Jokowi-Kalla.
Ketika dikonformasi, Jokowi mengatakan akan memelajari opsi-opsi yang ditawarkan Tim Transisi. "Belum tahu, karena belum dikasih ke saya dan masih digodok Tim Transisi," ujarnya.
medcom.id, Jakarta: Di awal pemerintahan, Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) kemungkinan akan merasionalisasi sejumlah kementerian.
"Ini jika dipilih opsi kedua. Kami sudah mengaji masalah rasionalisasi. Sebisa mungkin akan ditempatkan di kementerian baru. Kemungkinan lain adalah memberikan kompensasi pensiun dini," ujar Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto, di Jalan Situbondo, Jakarta, Senin (18/8/2014).
Dia mencontohkan, Kementerian Pertanian, Kelautan, dan Perikanan digabung menjadi Kementerian Kedaulatan Pangan. Ia mengakui, peleburan sejumlah kementerian akan berdampak pada likuidasi PNS.
Tetapi, dia mengakui ada juga yang kementerian yang dipisah. Sebut saja, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Rencananya, kedua bidang itu akan dipisah, yakni Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kebudayaan.
Selain untuk mengefektifkan kinerja, Andi mengalkulasi perampingan kabinet bisa menghemat anggaran hingga Rp3,8 triliun.
Tim transisi, lanjut Andi, menawarkan lima opsi arsitektur kabinet kepada Jokowi-Kalla. Opsi pertama adalah status quo.
Ia menjelaskan, opsi ini melanjutkan mirip dengan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Dengan beberapa perampingan dari kementerian, dirjen, dan direktorat masing-masing," ujarnya.
Adapun opsi kedua adalah perampingan kabinet menjadi 27 kementerian. Opsi kedua ini hanya menyisakan satu kursi wakil menteri, yakni di Kementerian Luar Negeri.
Tim transisi, lanjut dia, baru saja merancang ketiga, yakni menggunakan pendekatan fungsional. Opsi ini berbasis pada program-program utama Jokowi-Kalla.
Kemudian, keempat adalah opsi berbasis ideologi. Opsi ini, jelas Andk, disesuaikan dengan pilar-pilar Trisakti. Bahkan nama kementeriannya pun bakal diubah.
Misalnya, sebut dia, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamananberubah nama menjadi Menko Daulat Politik. "Kemudian ada Menko Kebudayaan. Kalau pilar dari Trisakti diterjemahkan ke Nawa Cita Jokowi-JK, seperti untuk berdikari itu fokus utamanya adalah daya saing dan produktivitas. Nanti nomenklatur-nomenklatur kementerian itu akan itu disusun sedemikian rupa sehingga menggambarkan pilar Trisakti," ujarnya.
Yang terakhir adalah opsi kompleks sistem. Kata Andi, opsi ini adalah penggabungan keempat opsi lainnya. "Diharapkan pekan ini kami sudah punya minimal empat opsi arsitektur kementerian," kata Andi.
Menurut Andi, baik Jokowi dan Kalla belum menentukan opsi yang bakal dipakai sebagai arsitektur kabinet mereka. Tim transisi bakal menyerahkan finalisasi dari kelima opsi tersebut kepada Jokowo-Kalla pada 25 Oktober.
Meski demikian, ia berpendapat opsi kedua adalah model infrastruktur kabinet yang paling cocok dengan progam Jokowi-Kalla.
Ketika dikonformasi, Jokowi mengatakan akan memelajari opsi-opsi yang ditawarkan Tim Transisi. "Belum tahu, karena belum dikasih ke saya dan masih digodok Tim Transisi," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(HNR)
