Jakarta: Kisruh yang terjadi di Kamar Dagang Indonesia (Kadin) disebut murni persoalan politik. Dipastikan, tak ada campur tangan Istana Negara dalam permasalahan tersebut.
"Kalau soal campur tangan Istana saya enggak melihat itu," kata anggota Kadin Redma Gita Wirawasta melalui keterangan tertulis, Selasam 17 September 2024.
Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) menyebut penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin karena Arsjad Rasjid dinilai telah melenceng dari aturan. Salah satunya, memutuskan menjadi ketua tim sukses salah satu paslon di Pilpres 2024 lalu.
"Nah karena di Kadin ini enggak boleh masuk ke wilayah politik kita kan profesional, kita di dunia usaha," sebut dia
Redma menyebut belum ada pimpinan Kadin yang menjadi ketua tim sukses salah satu pasangan calon (paslon) pemilihan presiden (pilpres). Hal itu baru terjadi pada kepengurusan saat ini.
"Sebelum-sebelumnya kadin enggak ada yang begitu. Waktu jamannya Pak Rosan, enggak jadi ketua tim kampanye enggak menonjolkan ke pihak tertentu. Zamannya Pak Hidayat, zamannya Pak Bambang Sulistyo kan enggak seperti itu," katanya.
Oleh sebab itu, ia melihat adanya munaslub ini bukan karena cawe-cawe Istana. Namun, ketidakpuasan organisasi terhadap keputusan Arsjad.
"Jadi kami melihat tidak ada campur tangan istana itu lebih pada karena asosiasi tidak puas karena kinerja kalau yabg kadinda itu ada yang usulin rapat karena dianggapnya Pak Arsjad itu berpolitik praktis karena jadi ketua tim kampanye," ujar dia.
Selain itu, dia menyebut terdapat dua faksi di internal Kadin, yaitu, kubu asosiasi dan daerah. Mereka disebut menyetujui adanya Munaslub dan memenangkan Anindya Bakrie.
"Jadi, di asosiasi ini kita kumpul, yang punya suara yang setuju munaslub itu lebih dari 20 asosiasi," ujar dia.
Jakarta: Kisruh yang terjadi di Kamar Dagang Indonesia (
Kadin) disebut murni persoalan politik. Dipastikan, tak ada campur tangan
Istana Negara dalam permasalahan tersebut.
"Kalau soal campur tangan Istana saya enggak melihat itu," kata anggota Kadin Redma Gita Wirawasta melalui keterangan tertulis, Selasam 17 September 2024.
Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) menyebut penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin karena
Arsjad Rasjid dinilai telah melenceng dari aturan. Salah satunya, memutuskan menjadi ketua tim sukses salah satu paslon di Pilpres 2024 lalu.
"Nah karena di Kadin ini enggak boleh masuk ke wilayah politik kita kan profesional, kita di dunia usaha," sebut dia
Redma menyebut belum ada pimpinan Kadin yang menjadi ketua tim sukses salah satu pasangan calon (paslon) pemilihan presiden (pilpres). Hal itu baru terjadi pada kepengurusan saat ini.
"Sebelum-sebelumnya kadin enggak ada yang begitu. Waktu jamannya Pak Rosan, enggak jadi ketua tim kampanye enggak menonjolkan ke pihak tertentu. Zamannya Pak Hidayat, zamannya Pak Bambang Sulistyo kan enggak seperti itu," katanya.
Oleh sebab itu, ia melihat adanya munaslub ini bukan karena cawe-cawe Istana. Namun, ketidakpuasan organisasi terhadap keputusan Arsjad.
"Jadi kami melihat tidak ada campur tangan istana itu lebih pada karena asosiasi tidak puas karena kinerja kalau yabg kadinda itu ada yang usulin rapat karena dianggapnya Pak Arsjad itu berpolitik praktis karena jadi ketua tim kampanye," ujar dia.
Selain itu, dia menyebut terdapat dua faksi di internal Kadin, yaitu, kubu asosiasi dan daerah. Mereka disebut menyetujui adanya Munaslub dan memenangkan Anindya Bakrie.
"Jadi, di asosiasi ini kita kumpul, yang punya suara yang setuju munaslub itu lebih dari 20 asosiasi," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ABK)
