Sekper Pelindo III, Ardhy Wahyu Basuki, saat menerima penghargaan di Istana Wakil Presiden, Jakarta. Foto: Dok.Istimewa
Sekper Pelindo III, Ardhy Wahyu Basuki, saat menerima penghargaan di Istana Wakil Presiden, Jakarta. Foto: Dok.Istimewa

Pelindo III Dianggap Terbuka Terhadap Publik

Nasional pelindo ii keterbukaan informasi publik
Husen Miftahudin • 25 November 2019 17:07
Jakarta: PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III meraih penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019. Anugerah itu diberikan Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana dan disaksikan Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Gedung II Istana Wakil Presiden, Jakarta.
 
"Jika pimpinan badan publik sudah menjadikan pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagai budaya, maka mindset mereka selalu berupaya memberikan pelayanan informasi terbaik kepada publik," kata Gede Narayana dalam keterangannya, Senin, 25 November 2019.
 
Direktur Utama Pelindo III Doso Agung bersyukur atas prestasi yang ditorehkan perusahaannya. "Ini membuktikan badan usaha kepelabuhanan Pelindo III menunjukkan komitmennya terhadap keterbukaan informasi publik, dan menjalankan sesuai yang diamanatkan undang-undang," tuturnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia mengungkapkan prestasi ini berkat tim yang berupaya dan bekerja secara optimal. Doso meminta prestasi ini dipertahankan, ditingkatkan menjadi lebih baik.
 
"Penghargaan ini menjadi kado tersendiri buat Pelindo III yang akan berusia 27 tahun pada 1 Desember nanti, dan ini membuktikan bahwa Pelindo III selalu tunduk terhadap aturan yang ditetapkan pemerintah. Karena, keterbukaan informasi merupakan bagian dari komitmen kami terhadap good corporate governance (GCG)," imbuhnya.
 
Mekanisme penilaian anugerah keterbukaan informasi publik didasarkan pada monitoring dan evaluasi (monev) tim Komisi Informasi kepada seluruh badan publik terhadap kuesioner dengan indikator pengembangan website terkait dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dan pengumuman informasi publik. Sehingga informasi dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat.
 
Selanjutnya dilakukan penilaian terhadap indikator pelayanan informasi publik, penyediaan informasi publik, dan presentasi badan publik untuk menilai komitmen, koordinasi, dan inovasi dalam implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
 
Tahun ini, Komisi Informasi Pusat melakukan monev pelaksanaan keterbukaan informasi badan publik terhadap 355 badan publik dengan tujuh kategori, yakni 34 kementerian, 34 pemerintah provinsi, 85 perguruan tinggi negeri, 46 lembaga negara dan lembaga pemerintah non kementerian, 38 lembaga non struktural, 109 BUMN, serta sembilan partai politik. Komisi Informasi memberikan penilaian akhir dengan kualifikasi badan publik informatif, menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif, dan tidak informatif.
 

(AZF)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif