medcom.id, Jakarta: Urbanisasi menjadi fenomena tahunan di perkotaan, khususnya Jakarta. Meski rawan menimbulkan masalah sosial, pemerintah tidak bisa serta-merta melarang arus urbanisasi.
Musni Umar, sosiolog, mengatakan salah satu penyebab utama urbanisasi karena belum adanya pemerataan kesejahteraan di Indonesia. "Desa belum maju seperti yang kita harapkan," kata Musni kepada Metrotvnews.com, Jumat 30 Juni 2017.
Menurutnya, urbanisasi akan terus ada dan pemerintah tidak boleh melarang selama belum mampu mewujudkan pemerataan pembangunan hingga di desa. Untuk mewujudkan pemerataan pembangunan antara desa dan kota, Musni berpendapat pendidikan adalah kunci utama.
"Memang kita sudah punya program sekolah gratis, tapi selama ini yang menikmati masyarakat menengah dan atas, kelas bawah tidak," ujar rektor Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta Timur, itu.
Klik: Urbanisasi Tak Diiringi Peningkatan Kesejahteraan
Ia berpendapat, selama ini masyarakat kelas bawah kalah bersaing dengan masyarakat menengah dan atas untuk bisa masuk sekolah negeri.
"Selama ini yang lolos seleksi ke sekolah-sekolah negeri itu kalangan kelas menengah dan atas yang memang mampu membiayai anak-anaknya untuk les, jelas masyarakat kelas bawah kalah saing," ujar Musni.
Untuk itu, ia menilai, dibutuhkan keputusan politik dari pemerintah, khususnya di bidang pendidikan, untuk mewujudkan pemerataan pendidikan. Ia berpendapat, seharusnya siapa saja berhak mendapat akses pendidikan.
"Urbanisasi itu tidak akan jadi masalah kalau yang datang itu punya modal pendidikan dan keahlian dan pemerintah wajib menjamin itu," tutup Musni.
medcom.id, Jakarta: Urbanisasi menjadi fenomena tahunan di perkotaan, khususnya Jakarta. Meski rawan menimbulkan masalah sosial, pemerintah tidak bisa serta-merta melarang arus urbanisasi.
Musni Umar, sosiolog, mengatakan salah satu penyebab utama urbanisasi karena belum adanya pemerataan kesejahteraan di Indonesia. "Desa belum maju seperti yang kita harapkan," kata Musni kepada
Metrotvnews.com, Jumat 30 Juni 2017.
Menurutnya, urbanisasi akan terus ada dan pemerintah tidak boleh melarang selama belum mampu mewujudkan pemerataan pembangunan hingga di desa. Untuk mewujudkan pemerataan pembangunan antara desa dan kota, Musni berpendapat pendidikan adalah kunci utama.
"Memang kita sudah punya program sekolah gratis, tapi selama ini yang menikmati masyarakat menengah dan atas, kelas bawah tidak," ujar rektor Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta Timur, itu.
Klik: Urbanisasi Tak Diiringi Peningkatan Kesejahteraan
Ia berpendapat, selama ini masyarakat kelas bawah kalah bersaing dengan masyarakat menengah dan atas untuk bisa masuk sekolah negeri.
"Selama ini yang lolos seleksi ke sekolah-sekolah negeri itu kalangan kelas menengah dan atas yang memang mampu membiayai anak-anaknya untuk les, jelas masyarakat kelas bawah kalah saing," ujar Musni.
Untuk itu, ia menilai, dibutuhkan keputusan politik dari pemerintah, khususnya di bidang pendidikan, untuk mewujudkan pemerataan pendidikan. Ia berpendapat, seharusnya siapa saja berhak mendapat akses pendidikan.
"Urbanisasi itu tidak akan jadi masalah kalau yang datang itu punya modal pendidikan dan keahlian dan pemerintah wajib menjamin itu," tutup Musni.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)
