Relokasi Warga Rawan Banjir Lahar Dingin Sumbar, BNPB: Pemprov Cari Lahan, Pusat Bangun Rumah

Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) menyampaikan opsi relokasi kepada warga yang berada di dalam zona bahaya banjir lahar dingin Gunung Marapi, Sumatra Barat (Sumbar). Wacana tersebut nantinya akan dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar dan pemerintah pusat. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan tugas Pemprov Sumbar nantinya adalah mencari lahan untuk dibangun rumah. Sedangkan bangunan hunian dibangun oleh pemerintah pusat. "Pak Gubernur akan menyediakan lahan, rumahnya dibangun oleh BNPB dan Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)," kata Suhartoyo saat dikutip dari Media Indonesia, Kamis, 16 Mei 2024. Jenderal bintang 3 TNI Angkatan Darat (AD) itu menambahkan relokasi bagian penting dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan mendatang. Tujuannya, menghindari dampak yang lebih besar apabila ada bencana susulan.  Dia berharap warga yang rumah mereka masuk dalam zona berbahaya agar bersedia dipindahkan. Sedangkan warga yang tidak pindah dan rumahnya relatif berada di zona aman namun rusak, pemerintah akan memberikan bantuan perbaikan.   Bantuan perbaikan itu mulai dari Rp60 juta untuk rusak berat, Rp30 juta rusak sedang, dan Rp15 juta rusak ringan. Bagi warga yang direlokasi juga akan diberikan bantuan. Yakni, biaya kontrak selama proses pembangunan rumah dilakukan. "Akan diberikan juga bantuan dana tunggu hunian atau dana kontrak sampai maksimal enam bulan ke depan tapi semoga sebelum enam bulan rumahnya sudah jadi," ungkap Suharyanto. Selain itu, dia menyampaikan tim Badan Geologi, BNPB, serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bakal melakukan kajian. Mereka akan menentukan area dari daerah terdampak, berpotensi terdampak, hingga yang tergolong aman untuk ditinggali dan yang harus direlokasi. "Nanti yang menentukan aman dan tidaknya mereka yang ahli dari Badan Geologi dan BMKG," sebut dia. Merespons rencana relokasi tersebut, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengatakan pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Agam telah memiliki lokasi tempat relokasi tersebut apabila ada masyarakat yang ingin direlokasi dan tidak memiliki lahan yang baru. "Kami sudah berbicara dengan Pemerintah Kabupaten Agam dan sudah menyiapkan lokasi tersebut jika memang ada masyarakat yang ingin dipindah pada intinya pemerintah akan bangunkan lagi rumah warga yang rusak," terang Mahyeldi. Namun demikian, Mahyeldi belum merinci di mana tepatnya lokasi rumah yang akan dibangun. Dia masih terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota mencari lokasi-lokasi yang aman dan jauh dari zona berbahaya berdasarkan kajian dari Badan Geologi dan BMKG.