Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meluncurkan Akademi Desa 4.0 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Kamis, 24 Mei 2018. Akademi Desa 4.0 merupakan terobosan Kemendes PDTT dalam mendorong pembangunan perdesaan.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo menjelaskan kehadiran Akademi Desa 4.0 ditargetkan untuk mempercepat peningkatkan kualitas SDM di desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
Institusi ini juga memberi dasar bagi peningkatan kualitas pelayanan birokrasi pemerintahan desa kepada masyarakat, dan mendorong perkembangan usaha ekonomi desa.
Eko menjelaskan latar belakang berdirinya program Akademisi Desa 4.0 karena masih banyak pengelolaan administrasi dana desa belum berjalan lancar, dan belum berkembangnya BUMDes. Kurang maksimalnya pelatihan kepada pemangku terkait, menjadi salah satu penyebabnya.
Pemberian pelatihan ke masing-masing desa membutuhkan biaya besar dan memerlukan banyak waktu. Dengan adanya Akademisi 4.0, maka pelatihan akan menggunakan sistem online. "Terobosan Akademisi Desa 4.0 memanfaatkan sarana media online," ujar Eko.
Menurut Eko, pelatihan virtual melalui sistem online lebih akurat. Jika para peserta masih kurang mengerti dengan materi pelatihan, video pelatihan bisa diputar berulang kali.
Ada pun peserta yang dilatih di antaranya pengurus BUMDes, perangkat desa, pengelola kegiatan desa, pendamping, kepala desa, dan pengelola lembaga kemasyarakatan yang lulus pelatihan praktis akan teruji kompetensinya.
(Foto:Medcom.id/Gervin Nathaniel Purba)
Pelatihan akan diberikan oleh Kemendes PDTT dan beberapa lembaga terkait. Selain itu, ekosistem pembelajaran juga dikembangkan dengan puluhan perguruan tinggi yang telah bekerja sama dalam forum Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides) seperti ITB, UGM, dan sebagainya.
"Tetap melatih sesuai dengan tipikal pelajaran masing-masing. Nanti ada tesnya juga untuk mendapatkan sertifikat," kata Eko.
Peserta yang lulus berhak mendapakan sertifikat kompetensi pembangunan desa. Akademi Desa 4.0 juga menyediakan akreditasi kepada lembaga yang bekerja sama menjalankan sertifikasi kompetensi pembangunan desa.
"Lisensi sertifikasi diajukan secara resmi kepada Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Lisensi berikutnya adalah pemberdayaan masyarakat desa. Lisensi mencakup percepatan pembangunan daerah tertinggal," tutur Eko.
Akademi Desa 4.0 akan difokuskan pada desa-desa yang dinilai belum mengalami pertumbuhan. "Sekarang masih ada sekitar 5.000 desa yang kita nilai agak telat pertumbuhannya," ungkapnya.
Pada peluncuran tersebut, Menteri Eko memberikan kursus melalui video conference dengan kantor perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) di Yogyakarta dan Makassar. Selain itu kursus juga disiarkan secara live streaming di kantor perwakilan BKKBN di Provinsi Bali, Kalimantan Selatan, Riau, Maluku, Bengkulu, dan Papua.
Akademi 4.0 dibentuk Kemendes PDTT melalui Pusat Pelatihan Masyarakat (Puslatmas), Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi (Balilatfo). Selain dengan Pertides, ekosistem pembelajaran dibentuk melalui kerja sama BKKBN di provinsi hingga kecamatan.
Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meluncurkan Akademi Desa 4.0 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Kamis, 24 Mei 2018. Akademi Desa 4.0 merupakan terobosan Kemendes PDTT dalam mendorong pembangunan perdesaan.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo menjelaskan kehadiran Akademi Desa 4.0 ditargetkan untuk mempercepat peningkatkan kualitas SDM di desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
Institusi ini juga memberi dasar bagi peningkatan kualitas pelayanan birokrasi pemerintahan desa kepada masyarakat, dan mendorong perkembangan usaha ekonomi desa.
Eko menjelaskan latar belakang berdirinya program Akademisi Desa 4.0 karena masih banyak pengelolaan administrasi dana desa belum berjalan lancar, dan belum berkembangnya BUMDes. Kurang maksimalnya pelatihan kepada pemangku terkait, menjadi salah satu penyebabnya.
Pemberian pelatihan ke masing-masing desa membutuhkan biaya besar dan memerlukan banyak waktu. Dengan adanya Akademisi 4.0, maka pelatihan akan menggunakan sistem online. "Terobosan Akademisi Desa 4.0 memanfaatkan sarana media online," ujar Eko.
Menurut Eko, pelatihan virtual melalui sistem online lebih akurat. Jika para peserta masih kurang mengerti dengan materi pelatihan, video pelatihan bisa diputar berulang kali.
Ada pun peserta yang dilatih di antaranya pengurus BUMDes, perangkat desa, pengelola kegiatan desa, pendamping, kepala desa, dan pengelola lembaga kemasyarakatan yang lulus pelatihan praktis akan teruji kompetensinya.
(Foto:Medcom.id/Gervin Nathaniel Purba)
Pelatihan akan diberikan oleh Kemendes PDTT dan beberapa lembaga terkait. Selain itu, ekosistem pembelajaran juga dikembangkan dengan puluhan perguruan tinggi yang telah bekerja sama dalam forum Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides) seperti ITB, UGM, dan sebagainya.
"Tetap melatih sesuai dengan tipikal pelajaran masing-masing. Nanti ada tesnya juga untuk mendapatkan sertifikat," kata Eko.
Peserta yang lulus berhak mendapakan sertifikat kompetensi pembangunan desa. Akademi Desa 4.0 juga menyediakan akreditasi kepada lembaga yang bekerja sama menjalankan sertifikasi kompetensi pembangunan desa.
"Lisensi sertifikasi diajukan secara resmi kepada Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Lisensi berikutnya adalah pemberdayaan masyarakat desa. Lisensi mencakup percepatan pembangunan daerah tertinggal," tutur Eko.
Akademi Desa 4.0 akan difokuskan pada desa-desa yang dinilai belum mengalami pertumbuhan. "Sekarang masih ada sekitar 5.000 desa yang kita nilai agak telat pertumbuhannya," ungkapnya.
Pada peluncuran tersebut, Menteri Eko memberikan kursus melalui video conference dengan kantor perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) di Yogyakarta dan Makassar. Selain itu kursus juga disiarkan secara live streaming di kantor perwakilan BKKBN di Provinsi Bali, Kalimantan Selatan, Riau, Maluku, Bengkulu, dan Papua.
Akademi 4.0 dibentuk Kemendes PDTT melalui Pusat Pelatihan Masyarakat (Puslatmas), Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi (Balilatfo). Selain dengan Pertides, ekosistem pembelajaran dibentuk melalui kerja sama BKKBN di provinsi hingga kecamatan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ROS)
