Pemerintah Diminta Mewaspadai LSM Asing Pendukung Gerakan Kemerdekaan Papua

Jakarta: Maraknya gerakan yang mendukung kemerdekaan Papua dinilai perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah Indonesia. Gerakan ini memang bukan hal baru mengingat ancaman separatis sudah ada sebagai buah dari ketidakpuasan sekelompok kecil pihak terhadap hasil Penentuan Pendapat Rakyat yang dilakukan PBB berdasarkan The New York Agreement pada 1969. Masifnya isu kemerdekaan Papua tersebut belum mengarah pada fase yang membahayakan integritas NKRI. Sebab, diperlukan dukungan dari negara-negara yang memiliki pengaruh besar dalam kancah politik internasional untuk membawa isu ini ke forum internasional seperti PBB sampai dengan melaksanakan referendum ulang guna menentukan kemerdekaan Papua. Sedangkan sampai saat ini, dukungan terhadap gerakan tersebut umumnya berasal dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing. Mengenai LSM-LSM asing yang mendukung kemerdekaan Papua, aktivitas mereka tidak hanya terbatas pada kegiatan kampanye di luar negeri saja, seperti yang dilakukan Free West Papua Campaign atau West Papua Interest Association, tetapi bisa mencakup kegiatan-kegiatan langsung di tanah Papua. Kegiatan-kegiatan itu dapat diselubungkan dalam bentuk aksi sosial yang berpotensi membahayakan stabilitas Papua. Apalagi, ada kemungkinan aktivitas ilegal bisa menyalurkan dukungan langsung kepada aktivis separatis Papua, di antaranya dalam bentuk dana dan teknis. Campur tangan dari LSM asing itu dapat juga mengakibatkan keresahan yang mampu memicu pecahnya kerusuhan. Kerusuhan tersebut selanjutnya bisa dipakai untuk menyalahkan kebijaksanaan dan aktivitas pemerintah Indonesia di Papua. Kemudian, menjustifikasi gerakan separatis Papua dan menuntut dunia internasional untuk intervensi. "Adanya keterlibatan asing dalam kerusuhan di Papua termasuk dalam bentuk dana dan logistik," kata pengamat Intelijen Stanislaus Riyanto kepada wartawan, Jakarta, Jumat, 9 September 2022.   Meskipun LSM-LSM asing pro kemerdekaan Papua menggunakan dalih pembelaan masyarakat lokal terhadap pelanggaran HAM dan ketidakadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam Papua, tidak menutup kemungkinan kalau sebenarnya tujuan utama dari aktivitas itu adalah untuk kepentingan pribadi atau pihak-pihak yang berdiri di belakang mereka. Riyanto menilai sudah banyak ditemukan bukti bahwa beberapa LSM asing melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan misi utamanya guna memenuhi permintaan dari pemberi dana. Salah satu contoh adalah program SETAPAK 3 yang dikelola The Asia Foudation (TAF) dan didanai UK Climate Change. Di sisi lain, dia memandang pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua akan membawa banyak dampak negatif pada program SETAPAK 3. Oleh karenanya, sejak Mei 2022, TAF mulai mendanai sejumlah kelompok separatis dan media independen di Papua untuk menolak DOB dan mencabut Otsus, termasuk Komite Nasional Papua Barat, United Liberation Movement for West Papua, Aliansi Mahasiswa Papua, dan lain-lain. Meski kondisi gerakan kemerdekaan Papua masih belum mencapai tahap yang membahayakan, kata dia, pemerintah Indonesia tetap perlu waspada. Terpenting, mengambil langkah-langkah yang tepat guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Pemerintah Indonesia perlu mengambil tindakan nyata dalam bentuk terus memeratakan pembangunan di Papua dan memperbaiki komunikasi dengan penduduk lokal guna menampung aspirasi mereka. Di samping itu, pemerintah perlu mencegah infiltrasi paham separatis melalui pengawasan. Tak hanya itu, langkah-langkah seperti mengadakan inspeksi terhadap kegiatan LSM asing di lapangan perlu lebih digiatkan guna mencegah terjadinya aktivitas yang dapat memprovokasi insiden yang rentan untuk disalahgunakan gerakan kemerdekaan Papua.