Jakarta: Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) disebut telah menjadi program pangan terbesar dalam sejarah Indonesia. Dengan skala yang masif, program ini kini menjangkau total 42,91 juta penerima manfaat di seluruh nusantara.
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional (BGN), Gunalan A.P mengatakan program MBG didukung oleh jaringan yang sangat kuat di lapangan.
Tercatat ada 15.601 Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) aktif yang tersebar merata dari Sumatera hingga Papua, di mana 14.498 di antaranya telah beroperasi penuh. Konsentrasi SPPG tertinggi berada di provinsi-provinsi padat seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.
Skala program ini bukan hanya dilihat dari penerima manfaat, tetapi juga dari pelibatan sumber daya manusia yang mencapai 643.196 petugas lapangan. Jumlah ini mencakup berbagai peran, mulai dari Kepala SPPG, Agronomis (AG), Ahli Kualitas (AK), Koordinator Logistik (KL), hingga petugas kebersihan dan 15.083 petugas keamanan pangan (AMAN).
"Jumlah yang sangat besar ini menunjukkan bahwa MBG adalah sebuah gerakan masyarakat yang melibatkan seluruh elemen rakyat, bukan hanya program pemerintah," kata Gunalan.
Penerima manfaat program MBG mencakup seluruh jenjang pendidikan, mulai dari 2,03 juta balita hingga 15,6 juta siswa SD/MI, 8,8 juta siswa SMP/MTs, dan 7 juta siswa SMA/SMK/MA, serta kelompok rentan lainnya seperti ibu hamil dan santri.
Dari sisi keuangan, program MBG telah mencatat pengajuan bantuan pemerintah sebesar Rp32,12 triliun. Hingga saat ini, dana yang telah dicairkan mencapai Rp6,00 triliun, dengan pembelanjaan terdata sebesar Rp6,19 triliun.
Gunalan menekankan bahwa mayoritas aliran dana tersebut kembali kepada masyarakat melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), petani lokal, dan nelayan. Rantai pasok MBG kini digerakkan oleh 15.523 mitra resmi dan didukung oleh 32.227 supplier, yang sebagian besar adalah koperasi dan UMKM lokal.
"Dengan skala ini, MBG telah berkembang menjadi salah satu penggerak ekonomi rakyat terbesar di tingkat desa, menghubungkan produksi lokal dengan kebutuhan pangan berkualitas," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Provinsi Banten disorot sebagai model pelaksanaan MBG. Banten mencatat kelembagaan yang kuat dengan 626 SPPG dan didukung oleh 23.552 petugas MBG untuk melayani 1,63 juta penerima manfaat di daerah tersebut.
Kekuatan Banten terletak pada potensi pangan lokal unggulan seperti ikan laut, ayam, telur, dan sayur dataran rendah. Selain itu, Banten memiliki basis UMKM terbesar kedua di wilayah Jabodetabek serta akses logistik yang strategis.
Meskipun demikian, tantangan seperti stabilitas harga, konsistensi kualitas, dan integrasi data tetap harus dihadapi.
Untuk menjamin kualitas, BGN telah menerbitkan 4.246 sertifikasi nasional, mencakup Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Sertifikat Halal, Sertifikat Chef, hingga ISO 22000 (FSMS) dan ISO 45001 (K3). Banten sendiri telah mengantongi 58 sertifikasi keamanan pangan.
Sejalan dengan semangat Undang-Undang Pangan Nomor 6 Tahun 2023, BGN mendorong empat langkah besar, yaitu integrasi data, penguatan mutu dan keamanan pangan, riset berbasis potensi lokal, dan pelibatan masyarakat.
"Kita ingin memastikan bahwa setiap komponen pangan diproduksi oleh rakyat, diproses oleh rakyat, dibeli oleh negara, dan dinikmati oleh anak bangsa," ujar Gunalan.
Jakarta: Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) disebut telah menjadi program pangan terbesar dalam sejarah Indonesia. Dengan skala yang masif, program ini kini menjangkau total 42,91 juta penerima manfaat di seluruh nusantara.
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional (BGN), Gunalan A.P mengatakan program MBG didukung oleh jaringan yang sangat kuat di lapangan.
Tercatat ada 15.601 Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) aktif yang tersebar merata dari Sumatera hingga Papua, di mana 14.498 di antaranya telah beroperasi penuh. Konsentrasi SPPG tertinggi berada di provinsi-provinsi padat seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.
Skala program ini bukan hanya dilihat dari penerima manfaat, tetapi juga dari pelibatan sumber daya manusia yang mencapai 643.196 petugas lapangan. Jumlah ini mencakup berbagai peran, mulai dari Kepala SPPG, Agronomis (AG), Ahli Kualitas (AK), Koordinator Logistik (KL), hingga petugas kebersihan dan 15.083 petugas keamanan pangan (AMAN).
"Jumlah yang sangat besar ini menunjukkan bahwa MBG adalah sebuah gerakan masyarakat yang melibatkan seluruh elemen rakyat, bukan hanya program pemerintah," kata Gunalan.
Penerima manfaat program MBG mencakup seluruh jenjang pendidikan, mulai dari 2,03 juta balita hingga 15,6 juta siswa SD/MI, 8,8 juta siswa SMP/MTs, dan 7 juta siswa SMA/SMK/MA, serta kelompok rentan lainnya seperti ibu hamil dan santri.
Dari sisi keuangan, program MBG telah mencatat pengajuan bantuan pemerintah sebesar Rp32,12 triliun. Hingga saat ini, dana yang telah dicairkan mencapai Rp6,00 triliun, dengan pembelanjaan terdata sebesar Rp6,19 triliun.
Gunalan menekankan bahwa mayoritas aliran dana tersebut kembali kepada masyarakat melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), petani lokal, dan nelayan. Rantai pasok MBG kini digerakkan oleh 15.523 mitra resmi dan didukung oleh 32.227 supplier, yang sebagian besar adalah koperasi dan UMKM lokal.
"Dengan skala ini, MBG telah berkembang menjadi salah satu penggerak ekonomi rakyat terbesar di tingkat desa, menghubungkan produksi lokal dengan kebutuhan pangan berkualitas," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Provinsi Banten disorot sebagai model pelaksanaan MBG. Banten mencatat kelembagaan yang kuat dengan 626 SPPG dan didukung oleh 23.552 petugas MBG untuk melayani 1,63 juta penerima manfaat di daerah tersebut.
Kekuatan Banten terletak pada potensi pangan lokal unggulan seperti ikan laut, ayam, telur, dan sayur dataran rendah. Selain itu, Banten memiliki basis UMKM terbesar kedua di wilayah Jabodetabek serta akses logistik yang strategis.
Meskipun demikian, tantangan seperti stabilitas harga, konsistensi kualitas, dan integrasi data tetap harus dihadapi.
Untuk menjamin kualitas, BGN telah menerbitkan 4.246 sertifikasi nasional, mencakup Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Sertifikat Halal, Sertifikat Chef, hingga ISO 22000 (FSMS) dan ISO 45001 (K3). Banten sendiri telah mengantongi 58 sertifikasi keamanan pangan.
Sejalan dengan semangat Undang-Undang Pangan Nomor 6 Tahun 2023, BGN mendorong empat langkah besar, yaitu integrasi data, penguatan mutu dan keamanan pangan, riset berbasis potensi lokal, dan pelibatan masyarakat.
"Kita ingin memastikan bahwa setiap komponen pangan diproduksi oleh rakyat, diproses oleh rakyat, dibeli oleh negara, dan dinikmati oleh anak bangsa," ujar Gunalan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(FZN)