medcom.id, Jakarta: Aspek tingkat ketepatan waktu atau On Time Performance (OTP) harus menjadi hal utama selain aspek keselamatan di penerbangan. Sebab, masalah OTP ini masih sering dilanggar banyak maskapai penerbangan yang ada di negeri ini.
“Saya kira tidak ada tawar-menawar dalam keselamatan di penerbangan. Sekarang harusnya ada aspek services yaitu on time performance. Kalau sebuah maskapai OTP terbukti buruk, meskinya harus ada sanksi yang keras, dan selama ini jelas Lion memunculkan OTP yang buruk, mestinya harus ada sanksi yang jelas,” ujar Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi di Jakarta, seperti ditulis Sabtu (21/2/2015).
"Bukan hanya kompensasi. Itu mikro sekali," lanjut dia.
Tulus menegaskan OTP itu harus memiliki limit. Jika tidak ada, maka masalah delay, atau keterlambatan, yang menimpa Lion Air saat ini akan terjadi lagi untuk kedepannya.
“Ini sangat membuat konsumen marah, karena transportasi udara menjadi tulang punggung. Jangan sampai terulang lagi masalah yang terjadi pada Lion Air. OTP itu menjadi agenda pertama yang harus diberlakukan maskapai penerbangan untuk minggu mendatang,” jelasnya.
Kasus Lion Air, OTP maskapai berlambang singa itu sangat tidak baik. Tulus curiga, jika pemerintah tidak punya nyali yang kuat untuk menghadapi Lion Air. Dibalik manajemen Lion Air ada sosok Rusdi Kirana yang saat ini menjadi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) sebagai pemilik.
“Pemerintah tidak bernyali menghadapi Lion. Itu harus diusut, sebenarnya Lion itu punya siapa? Atau apakah presiden Lion itu wantimpres, sehingga nyalinya semakin kecil? Ini yang saya kira konsumen jangan menjadi korban, berkali-kali tidak ada solusi, ini harus dituntaskan,” tukasnya.
medcom.id, Jakarta: Aspek tingkat ketepatan waktu atau
On Time Performance (OTP) harus menjadi hal utama selain aspek keselamatan di penerbangan. Sebab, masalah OTP ini masih sering dilanggar banyak maskapai penerbangan yang ada di negeri ini.
“Saya kira tidak ada tawar-menawar dalam keselamatan di penerbangan. Sekarang harusnya ada aspek
services yaitu
on time performance. Kalau sebuah maskapai OTP terbukti buruk, meskinya harus ada sanksi yang keras, dan selama ini jelas Lion memunculkan OTP yang buruk, mestinya harus ada sanksi yang jelas,” ujar Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi di Jakarta, seperti ditulis Sabtu (21/2/2015).
"Bukan hanya kompensasi. Itu mikro sekali," lanjut dia.
Tulus menegaskan OTP itu harus memiliki limit. Jika tidak ada, maka masalah
delay, atau keterlambatan, yang menimpa Lion Air saat ini akan terjadi lagi untuk kedepannya.
“Ini sangat membuat konsumen marah, karena transportasi udara menjadi tulang punggung. Jangan sampai terulang lagi masalah yang terjadi pada Lion Air. OTP itu menjadi agenda pertama yang harus diberlakukan maskapai penerbangan untuk minggu mendatang,” jelasnya.
Kasus Lion Air, OTP maskapai berlambang singa itu sangat tidak baik. Tulus curiga, jika pemerintah tidak punya nyali yang kuat untuk menghadapi Lion Air. Dibalik manajemen Lion Air ada sosok Rusdi Kirana yang saat ini menjadi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) sebagai pemilik.
“Pemerintah tidak bernyali menghadapi Lion. Itu harus diusut, sebenarnya Lion itu punya siapa? Atau apakah presiden Lion itu wantimpres, sehingga nyalinya semakin kecil? Ini yang saya kira konsumen jangan menjadi korban, berkali-kali tidak ada solusi, ini harus dituntaskan,” tukasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(SUR)
