Jakarta: Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan internet di Papua dan Papua Barat akan kembali normal. Namun, itu terjadi jika kondisi sudah tenang.
"Kita masih butuh waktu sebentar saja. Jadi tanggal 5 (September 2019) nanti kalau keadaan betul- betul kondusif kita buka kembali," kata Wiranto di Kementerian Koordinator Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa, 3 September 2019.
Mantan Panglima TNI itu menerangkan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian sudah melaporkan kondisi Papua dan Papua Barat berangsur kondusif. Konten hoaks yang beredar mulai menurun.
"Hasutan sudah hampir enggak ada. Tone-nya sudah positif. Hoaksnya 10 persen (negatif), yang positif 90. Kondisi daerah kan sudah stabil," ujar Wiranto.
Wiranto mengatakan pembatasan internet untuk mengurangi potensi konflik di Bumi Cenderawasih. Dia membantah pemerintah ingin mengambil hak masyarakat Papua untuk berkomunikasi.
Pembatasan internet menjadi cara baru dalam mengurangi kerusuhan. Pasalnya, kata Wiranto, saat ini konten hoaks yang sengaja disebarkan provokator demi memicu kerusuhan sangat mudah beredar.
"Waktu saya masih kapten dulu enggak ada (kecepatan pengiriman informasi). Nunggu perintah dari Papua itu lama. Tapi sekarang hanya hitungan detik sudah sampai di publik. Dan ketika saya lihat banyak hasutan, banyak hoaks," ujar Wiranto.
Dia mengatakan pembatasan internet sesuai peraturan. Hal ini sebagai strategi pemerintah kurangi potensi konflik. Dia meminta maaf kepada warga Papua dan Papua Barat atas pembatasan internet ini.
Jakarta: Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan internet di Papua dan Papua Barat akan kembali normal. Namun, itu terjadi jika kondisi sudah tenang.
"Kita masih butuh waktu sebentar saja. Jadi tanggal 5 (September 2019) nanti kalau keadaan betul- betul kondusif kita buka kembali," kata Wiranto di Kementerian Koordinator Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa, 3 September 2019.
Mantan Panglima TNI itu menerangkan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian sudah melaporkan kondisi Papua dan Papua Barat berangsur kondusif. Konten hoaks yang beredar mulai menurun.
"Hasutan sudah hampir enggak ada.
Tone-nya sudah positif. Hoaksnya 10 persen (negatif), yang positif 90. Kondisi daerah kan sudah stabil," ujar Wiranto.
Wiranto mengatakan pembatasan internet untuk mengurangi potensi konflik di Bumi Cenderawasih. Dia membantah pemerintah ingin mengambil hak masyarakat Papua untuk berkomunikasi.
Pembatasan internet menjadi cara baru dalam mengurangi kerusuhan. Pasalnya, kata Wiranto, saat ini konten hoaks yang sengaja disebarkan provokator demi memicu kerusuhan sangat mudah beredar.
"Waktu saya masih kapten dulu enggak ada (kecepatan pengiriman informasi). Nunggu perintah dari Papua itu lama. Tapi sekarang hanya hitungan detik sudah sampai di publik. Dan ketika saya lihat banyak hasutan, banyak hoaks," ujar Wiranto.
Dia mengatakan pembatasan internet sesuai peraturan. Hal ini sebagai strategi pemerintah kurangi potensi konflik. Dia meminta maaf kepada warga Papua dan Papua Barat atas pembatasan internet ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
