Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan stabilitas politik di Wamena, Papua, membaik. Pemerintahan setempat sudah buka seperti biasa pasca kerusuhan pada Senin, 23 September 2019.
"Walau di Papua ada sejumlah daerah tertimpa kerusuhan, paling (dampaknya) sehari, dua hari. Tapi layanan masyarakat tetap berjalan, sampai di tingkat distrik," kata Tjahjo di Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN), Jakarta, Jumat, 27 September 2019.
Kemendagri terus berkomunikasi dengan pemerintah setempat dan memastikan mereka bekerja dengan baik. Tjahjo sudah memberikan imbauan khusus untuk kepala daerah.
Dia meminta kepala daerah memimpin koordinasi antara pemda, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat untuk meredam kerusuhan. Dia juga meminta pemda mengajak para pedemo untuk berdialog agar aspirasimya bisa disampaikan ke pemerintah pusat.
Tjahjo juga berharap masyarakat berhati-hati dengan hoaks dan tak mudah termakan isu yang bersifat mengadu domba. Kemendagri mengeklaim memiliki data terkait penyebaran hoaks dan isu tersebut tetapi masih mengumpulkan alat bukti untuk pengecekan lebih lanjut.
Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan stabilitas politik di Wamena, Papua, membaik. Pemerintahan setempat sudah buka seperti biasa pasca
kerusuhan pada Senin, 23 September 2019.
"Walau di Papua ada sejumlah daerah tertimpa kerusuhan, paling (dampaknya) sehari, dua hari. Tapi layanan masyarakat tetap berjalan, sampai di tingkat distrik," kata Tjahjo di Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN), Jakarta, Jumat, 27 September 2019.
Kemendagri terus berkomunikasi dengan pemerintah setempat dan memastikan mereka bekerja dengan baik. Tjahjo sudah memberikan imbauan khusus untuk kepala daerah.
Dia meminta kepala daerah memimpin koordinasi antara pemda, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat untuk meredam kerusuhan. Dia juga meminta pemda mengajak para pedemo untuk berdialog agar aspirasimya bisa disampaikan ke pemerintah pusat.
Tjahjo juga berharap masyarakat berhati-hati dengan hoaks dan tak mudah termakan isu yang bersifat mengadu domba. Kemendagri mengeklaim memiliki data terkait penyebaran hoaks dan isu tersebut tetapi masih mengumpulkan alat bukti untuk pengecekan lebih lanjut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
