Ilustrasi audisi bulu tangkis PB Djarum. Foto: PB Djarum.
Ilustrasi audisi bulu tangkis PB Djarum. Foto: PB Djarum.

KPAI Diminta Tak Gegabah Memaknai Eksploitasi Anak

Nasional bulu tangkis PB Djarum vs KPAI
Arga sumantri • 10 September 2019 11:17
Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) diminta tak gegabah memaknai eksploitasi anak. Hal ini merespons tudingan eksploitasi anak dalam kegiatan audisi bulu tangkis oleh Perkumpulan Bulu Tangkis Djarum (PB Djarum).
 
"KPAI jangan melakukan standar ganda dalam memaknai eksploitasi anak dalam kegiatan ini," kata Ketua Dewan Penasihat Barisan Advokat Indonesia (BADI) Ade Irfan Pulungan di Jakarta, Selasa, 10 September 2019.
 
Ade Irfan mengatakan KPAI mestinya mendukung pengembangan minat bakat anak dalam bidang olahraga, khususnya bulu tangkis. Olahraga tepok bulu itu merupakan cabang andalan dan primadona di Tanah Air.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"KPAI harus dapat menjelaskan secara benar dan utuh kepada publik apa makna dari eksploitasi anak itu," ujarnya.
 
Ade Irfan meragukan anak dan orang tua penerima beasiswa PB Djarum dieksploitasi. Apalagi, kegiatan tersebut sudah berlangsung sejak 2006. Dia menilai program ini punya tujuan positif mengembangkan minat bakat anak sekaligus mencari bibit unggul pebulu tangkis.
 
"Bangsa kita sudah dikenal dunia atas prestasinya di bidang olahraga bulu tangkis," ungkap eks Direktur Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin itu.
 
Ade Irfan meminta KPAI mengkaji ada tidaknya korelasi penggunaan merek rokok itu dengan dampak negatif yang timbul. Dia meminta jawaban sesuai hasil riset.
 
"Sehingga polemik persepsi mengenai ekspoitasi anak bisa terjawab," ujarnya.
 
KPAI disarankan berpikir jernih menyikapi persoalan audisi bulu tangkis PB Djarum. Polemik eksploitasi anak juga dipandang perlu disudahi. Ia khawatir publik berpandangan KPAI mengurusi persaingan usaha di bidang industri rokok.
 
KPAI diminta fokus pada tugas dasar, misalnya, eksploitasi dan pelibatan anak dalam kegiatan politik. Ade Irfan menyebut banyak laporan dugaan eksploitasi anak yang dilaporkan ke KPAI minim tindakan nyata selama Pemilu 2019.
 
"Apalagi di Tahun 2020 akan dilaksanakan Pilkada Serentak, KPAI harus dapat membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dan melakukan pencegahan pelibatan anak, serta adanya eksploitasi anak dalam kegiatan politik sejak dini," ucap politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif