Jakarta: Ketua PBNU Said Aqil Siradj meminta pemerintah tak asal memulangkan WNI yang terindikasi radikal. Mereka harus dipastikan sudah mengakui Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bukan khilafah.
“Kalau pemerintah menjamin mereka tidak berbuat seperti itu lagi bisa diterima pulang silahkan, kalau saya lihat dulu. Kalau betul menyesali, kembali menjadi berjiwa nasionalis, silahkan,” kata Said Aqil di gedung PGI, Salemba, Jakarta Pusat, Sabtu, 11 Januari 2020.
Said Aqil menyebut jika pemerintah setengah-setengah menjalankan program deradikalisasi, maka bisa kecolongan. Ia tak mau pemerintah menggunakan alasan itu di kemudian hari.
“Program deradikalisasi harus betul-betul serius menanganinya, jangan abal-abal, nanti kalau abal-abal alasan kecolongan, Minta maaf, sudah kadung,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut 6 ribu warga negara Indonesia (WNI) terindikasi radikal. Mereka dicap sebagai teroris oleh berbagai negara sehingga harus segera dipulangkan ke Tanah Air.
"Kita punya FTF (Foreign Terrorist Fighter) itu banyak yang mesti kita pulangkan, misalnya dari Suriah saja kita punya 187 orang," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat, 10 Januari 2020.
Jakarta: Ketua PBNU Said Aqil Siradj meminta pemerintah tak asal memulangkan WNI yang terindikasi radikal. Mereka harus dipastikan sudah mengakui Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bukan khilafah.
“Kalau pemerintah menjamin mereka tidak berbuat seperti itu lagi bisa diterima pulang silahkan, kalau saya lihat dulu. Kalau betul menyesali, kembali menjadi berjiwa nasionalis, silahkan,” kata Said Aqil di gedung PGI, Salemba, Jakarta Pusat, Sabtu, 11 Januari 2020.
Said Aqil menyebut jika pemerintah setengah-setengah menjalankan program deradikalisasi, maka bisa kecolongan. Ia tak mau pemerintah menggunakan alasan itu di kemudian hari.
“Program deradikalisasi harus betul-betul serius menanganinya, jangan abal-abal, nanti kalau abal-abal alasan kecolongan, Minta maaf, sudah kadung,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut 6 ribu warga negara Indonesia (WNI) terindikasi radikal. Mereka dicap sebagai teroris oleh berbagai negara sehingga harus segera dipulangkan ke Tanah Air.
"Kita punya FTF (Foreign Terrorist Fighter) itu banyak yang mesti kita pulangkan, misalnya dari Suriah saja kita punya 187 orang," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat, 10 Januari 2020.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(NUR)
