Jakarta: Bertepatan dengan peringatan Hari Ibu pada 22 Desember, Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mendorong perempuan untuk setara dengan kaum pria, khususnya dalam bidang politik.
"Kita harus mengucapkan terima kasih kepada pemimpin kita, dalam Konstitusi UUD 1945 kesetaraan perempuan itu sudah diungkapkan," kata Megawati pada acara seminar nasional bertema Perempuan Hebat untuk Indonesia Maju, di Jakarta, Minggu, 22 Desember 2019.
Tampak sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju di acara tersebut yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, dan Menkopolhukam Mahfud MD. Turut hadir Wakil Ketua Dewan Pengarah BPIP Try Sutrisno, Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia, dan aktivis perempuan Yenny Wahid.
Lebih lanjut Megawati menegaskan bahwa konstitusi Indonesia tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Dalam konstitusi, perempuan memiliki kedudukan sederajat dengan laki-laki.
"Jadi jangan berpikir kita (perempuan) ada di belakang laki-laki. Itu tidak benar. Para perempuan jangan takut masuk ke dunia politik,” kata Megawati.
Megawati mencontohkan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang beberapa kali menduduki jabatan politik. Contoh lainnya, saat ini Ketua DPR RI dipimpin perempuan, Puan Maharani, yang tak lain merupakan putri Megawati Soekarnoputri. Kepemimpinan tersebut setelah 22 kali dipimpin oleh laki-laki.
Selain itu, Megawati juga pernah menduduki jabatan Presiden ke-5 RI dan wakil presiden. Sebagai presiden perempuan pertama di Indonesia, Megawati menuturkan perjuangannya merambah politik hingga duduk di kursi presiden.
Didikan dan dukungan keluarga disebut Megawati sangat berperan. Keluarga sejak dini telah menanamkan pemahaman dalam diri Megawati bahwa perempuan setara dengan pria.
"Banyak perempuan hebat, mari kita sadari itu. Indonesia harus segera melompat maju. Bagaimana kita akan maju kalau kaum perempuan hanya merasa bagian dari konco wingking (di belakang)," katanya.
Tidak ada salahnya perempuan menjadi pemimpin. Megawati menyebutkan beberapa contoh peran penting perempuan dalam masa penjajahan. Misalnya, ibunda Megawati yakni Fatmawati yang menjahit bendera Merah Putih. "Butuh keberanian untuk menjahit bendera di bawah tekanan penjajah," ucapnya.
Dia juga menyinggung peran pahlawan nasional perempuan Laksamana Malahayati. Laksamana Malahayati menunjukkan perempuan layak menduduki posisi tinggi di militer.
"Dia laksamana benar, bukan pakai embel-embel. Dia ikut berperang dan memenangkan perang di Aceh. Kalah gubernur jenderal oleh dia. Apakah kita tidak bangga punya Laksamana Malahayati? Saya bangga banget," ujar Megawati.
"Apakah Panglima TNI tidak boleh dari kaum perempuan? Why not. Panglima TNI tidak boleh ya, kaum perempuan? Presiden saja sudah (pernah). Artinya, ya ke bawahnya boleh dong. Betul apa tidak," ujarnya.
Kuota Kepemimpinan Perempuan Perlu Ditambah
Masih dalam rangkaian acara yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani memotivasi kaum perempuan untuk maju dan berperan dalam membangun bangsa.
(Menkeu Sri Mulyani. Foto: Medcom.id/Marcheilla Ariesta)
"Peran perempuan sangat besar dan penting, namun masih kurang. Salah satu cara meng-empower perempuan adalah dengan menambahkan kuota (kepemimpinan) bagi perempuan," kata Sri Mulyani.
Dia bercerita kiprahnya di dunia internasional berkat dorongan Megawati. Perempuan yang akrab disapa Ani ini bilang, Megawati yang menugaskannya menjadi Direktur Eksekutif Dana Moneter Internasional (IMF).
"Sebetulnya peranan saya di dunia internasional pertama kali itu karena Ibu Megawati. Ibu yang memberikan surat tugas saya menjadi Executive Director di IMF," kata Ani.
Sri Mulyani mejabat sebagai Direktur Eksekutif IMF sejak 2002 hingga 2004. Dia mewakili Indonesia dan 11 negara lainnya. Tugasnya adalah memperjuangkan suara IMF terkait kebijakan keuangan yang memengaruhi negara.
Kemudian pada 2010 hingga 2016, ia menjabat sebagai Managing Director World Bank. Kesempatan tersebut merupakan peluang emas untuk berkembang.
"IMF dan World Bank memberikan kesempatan bagi perempuan untuk menduduki jabatan strategis. Kedua lembaga keuangan internasional itu juga memperjuangkan kesetaraan gender," tutur Ani.
Jakarta: Bertepatan dengan peringatan Hari Ibu pada 22 Desember, Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mendorong perempuan untuk setara dengan kaum pria, khususnya dalam bidang politik.
"Kita harus mengucapkan terima kasih kepada pemimpin kita, dalam Konstitusi UUD 1945 kesetaraan perempuan itu sudah diungkapkan," kata Megawati pada acara seminar nasional bertema Perempuan Hebat untuk Indonesia Maju, di Jakarta, Minggu, 22 Desember 2019.
Tampak sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju di acara tersebut yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, dan Menkopolhukam Mahfud MD. Turut hadir Wakil Ketua Dewan Pengarah BPIP Try Sutrisno, Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia, dan aktivis perempuan Yenny Wahid.
Lebih lanjut Megawati menegaskan bahwa konstitusi Indonesia tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Dalam konstitusi, perempuan memiliki kedudukan sederajat dengan laki-laki.
"Jadi jangan berpikir kita (perempuan) ada di belakang laki-laki. Itu tidak benar. Para perempuan jangan takut masuk ke dunia politik,” kata Megawati.
Megawati mencontohkan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang beberapa kali menduduki jabatan politik. Contoh lainnya, saat ini Ketua DPR RI dipimpin perempuan, Puan Maharani, yang tak lain merupakan putri Megawati Soekarnoputri. Kepemimpinan tersebut setelah 22 kali dipimpin oleh laki-laki.
Selain itu, Megawati juga pernah menduduki jabatan Presiden ke-5 RI dan wakil presiden. Sebagai presiden perempuan pertama di Indonesia, Megawati menuturkan perjuangannya merambah politik hingga duduk di kursi presiden.
Didikan dan dukungan keluarga disebut Megawati sangat berperan. Keluarga sejak dini telah menanamkan pemahaman dalam diri Megawati bahwa perempuan setara dengan pria.
"Banyak perempuan hebat, mari kita sadari itu. Indonesia harus segera melompat maju. Bagaimana kita akan maju kalau kaum perempuan hanya merasa bagian dari konco wingking (di belakang)," katanya.
Tidak ada salahnya perempuan menjadi pemimpin. Megawati menyebutkan beberapa contoh peran penting perempuan dalam masa penjajahan. Misalnya, ibunda Megawati yakni Fatmawati yang menjahit bendera Merah Putih. "Butuh keberanian untuk menjahit bendera di bawah tekanan penjajah," ucapnya.
Dia juga menyinggung peran pahlawan nasional perempuan Laksamana Malahayati. Laksamana Malahayati menunjukkan perempuan layak menduduki posisi tinggi di militer.
"Dia laksamana benar, bukan pakai embel-embel. Dia ikut berperang dan memenangkan perang di Aceh. Kalah gubernur jenderal oleh dia. Apakah kita tidak bangga punya Laksamana Malahayati? Saya bangga banget," ujar Megawati.
"Apakah Panglima TNI tidak boleh dari kaum perempuan? Why not. Panglima TNI tidak boleh ya, kaum perempuan? Presiden saja sudah (pernah). Artinya, ya ke bawahnya boleh dong. Betul apa tidak," ujarnya.
Kuota Kepemimpinan Perempuan Perlu Ditambah
Masih dalam rangkaian acara yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani memotivasi kaum perempuan untuk maju dan berperan dalam membangun bangsa.
(Menkeu Sri Mulyani. Foto: Medcom.id/Marcheilla Ariesta)
"Peran perempuan sangat besar dan penting, namun masih kurang. Salah satu cara meng-empower perempuan adalah dengan menambahkan kuota (kepemimpinan) bagi perempuan," kata Sri Mulyani.
Dia bercerita kiprahnya di dunia internasional berkat dorongan Megawati. Perempuan yang akrab disapa Ani ini bilang, Megawati yang menugaskannya menjadi Direktur Eksekutif Dana Moneter Internasional (IMF).
"Sebetulnya peranan saya di dunia internasional pertama kali itu karena Ibu Megawati. Ibu yang memberikan surat tugas saya menjadi Executive Director di IMF," kata Ani.
Sri Mulyani mejabat sebagai Direktur Eksekutif IMF sejak 2002 hingga 2004. Dia mewakili Indonesia dan 11 negara lainnya. Tugasnya adalah memperjuangkan suara IMF terkait kebijakan keuangan yang memengaruhi negara.
Kemudian pada 2010 hingga 2016, ia menjabat sebagai Managing Director World Bank. Kesempatan tersebut merupakan peluang emas untuk berkembang.
"IMF dan World Bank memberikan kesempatan bagi perempuan untuk menduduki jabatan strategis. Kedua lembaga keuangan internasional itu juga memperjuangkan kesetaraan gender," tutur Ani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ROS)
