Begini Gerak Cepat Kominfo Usut Kebocoran 6 Juta Data NPWP

Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah melayangkan surat kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait kebocoran data enam juta NPWP sejak pertengahan September. Hal ini menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).  "Sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan peraturan perundangan, Kementerian Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dengan dugaan terjadinya kebocoran data pribadi," ujar Menkominfo Budi Arie Setiadi, dikutip Jumat, 27 September 2024.   Ia memegaskan saat ini proses klarifikasi masih terus dilakukan. Pihaknya juga melakukan proses mitigasi dengan berkolaborasi dengan instansi terkait.   "Di saat bersamaan, upaya mitigasi dan tindaklanjut terus dijalankan bersama dengan BSSN dan Kepolisian RI," tutupnya. Sebanyak enam juta data NPWP diduga bocor dan diperjualbelikan di Breach Forum. NPWP milik tokoh-tokoh penting teridentifikasi dalam data tersebut. Sebelumnya, Presiden Jokowi memerintahkan Kominfo untuk segera memitigasi kebocoran enam juta data NPWP pada banyak orang. Termasuk, data Presiden dan sejumlah pejabat. "Iya saya sudah perintahkan Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya, termasuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memitigasi secepatnya," kata Jokowi usai meresmikan Gerbang Tol Banyudono, Boyolali, Kamis, 19 September 2024.