PUPR: Sekitar 3.127 Ha Kawasan Kumuh Belum Tertangani

Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut sekitar 3.127 hektare (Ha) kawasan kumuh di Indonesia belum tertangani. Jumlah ini berdasarkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. “Selama ini penanganan perumahan dan permukiman kumuh sudah dilakukan, dan terus dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah dengan berbagai stakeholder, hingga terwujud kota tanpa kumuh," ujar Kasubdit Wilayah 2 Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Mujutahid, Jakarta, Rabu, 24 Mei 2023. Mujutahid, mengatakan penanganan kawasan kumuh dilakukan melalui program National Slum Upgrading Project (NSUP)-Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Program ini akan dilakukan bekerja sama dengan beberapa pihak terkait. Dia menyampaikan program NSUP-Kotaku berkontribusi signifikan dalam pencapaian target penanganan permukiman kumuh. NSUP-Kotaku secara nasional ditargetkan menjangkau 11.332 kelurahan/desa dan 330 kota/kabupaten di 34 provinsi. Pendampingan NUSP-Kotaku juga membetuk aset kelembagaan, seperti Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Dari sekitar 9.274 kelurahan/desa yang telah dilakukan penilaian status kinerjanya pada akhir 2022, sebanyak 549 kelurahan/desa berstatus menuju madani (5,9 persen), status mandiri 8.612 kelurahan/desa (92,9 persen). Kemudian, status berdaya sejumlah 112 kelurahan/desa (1,2 persen), dan BKM awal sejumlah 1 kelurahan/desa (0,01 persen). Terdapat juga Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP), serta kelembagaan di tingkat kota/kabupaten Forum Komunikasi Antar BKM (FKA BKM).  Dia mengatakan telah dibentuk Pokja PKP di seluruh kota/kabupaten dampingan program Kotaku. "Namun demikian dengan terbitnya Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka Pokja PKP yang telah terbentuk perlu dilakukan revitalisasi dan sekaligus dibentuk Forum PKP,” kata dia.   Dia mengungkapkan Pokja PKP yang melakukan revitalisasi di 315 kota/kabupaten. Sebanyak 15 kota/kabupaten dalam proses revitalisasi. Sementara itu, Forum PKP telah terbentuk di 168 kota/kabupaten dan 162 kota/kabupaten dalam proses fasilitasi pembentukan. Dia berharap pembentukan Pokja PKP dan Forum PKP dapat menjadikan pemerintah daerah sebagai kolaborator dan integrator pembangunan permukiman. Khususnya, penanganan permukiman kumuh berjalan lebih efektif. "Oleh karena itu, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota/kabupaten dan stakeholders lainnya harus tetap memiliki semangat dan komitmen untuk berkolaborasi melanjutkan aksi penanganan kumuh ke depan,” terang Mujtahid. Secara program, NSUP-Kotaku akan berakhir pada 30 Juni 2023. Dia mengatakan perlu dilakukan pembahasan bersama untuk merumuskan aksi keberlanjutan penanganan permukiman kumuh pasca berakhirnya NSUP-Kotaku. Pembahasan ini akan dilakukan lewat Workshop Aksi Penanganan Kumuh Berkelanjutan yang digelar di Solo, pada 23-25 Mei 2023. Kegiatan ini bertujuan menyampaikan capaian, pembelajaran dan praktik baik yang didapat selama pelaksanaan NSUP-Kotaku tahun 2017-2023, serta sebagai penanda keberlanjutan platform Kotaku sebagai penanganan kumuh secara kolaboratif. Selain itu, untuk menguatkan komitmen pemda sebagai nakhoda bersama dengan stakeholder untuk beraksi penanganan kumuh secara berkelanjutan. Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id