Jakarta: Kementerian Agama melakukan banyak terobosan sepanjang tahun 2025, termasuk dalam mewujudkan program prioritas ekoteologi hingga melibatkan pasangan pengantin dan anggota majelis taklim.
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Islam Kementerian Agama, Abu Rokhmad memaparkan lima program utama Bimas Islam dalam mendukung implementasi ekoteologi.
Pertama, wakaf pohon bagi calon pengantin (catin). Melalui program ini, pasangan yang akan menikah diharapkan berkontribusi langsung terhadap penghijauan sebagai bagian dari persyaratan atau imbauan dalam bimbingan perkawinan.
“Program wakaf pohon oleh catin ini dibarengi dengan edukasi bimbingan perkawinan berwawasan kepedulian lingkungan,” ujar Abu Rokhmad dalam Focus Group Discussion (FGD) Implementasi Kebijakan Ekoteologi di Jakarta, Senin, 29 Desember 2025.
Kedua, ekspansi Hutan Wakaf. Kementerian Agama memperkuat infrastruktur hijau melalui pengembangan hutan wakaf yang saat ini telah tersebar di 11 titik lokasi dengan total luas mencapai 7.349 hektare. Lahan tersebut ditanami pohon produktif seperti durian, cengkeh, nangka, hingga gaharu yang memiliki nilai ekonomi sekaligus fungsi ekologis.
Kemudian yang ketiga, Masjid Ramah Lingkungan. Sebanyak 1.319 masjid di berbagai wilayah Indonesia diproyeksikan menjadi proyek percontohan (piloting) masjid ramah lingkungan. Program ini juga diperkuat dengan keterlibatan masyarakat melalui inisiasi Gerakan Majelis Taklim Peduli Bumi.
Keempat, transformasi Kantor Urusan Agama (KUA) berkonsep green building. Pada 2025, Kementerian Agama menargetkan pembangunan 1.753 KUA berkonsep ramah lingkungan, meningkat 154 unit dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 1.599 unit. KUA tersebut akan mengusung konsep green building, layanan ramah lingkungan, serta pemanfaatan energi terbarukan.
Lalu yang terakhir, gerakan Majelis Taklim Peduli Bumi, yang menyasar individu dan komunitas melalui majelis taklim di seluruh Indonesia untuk menumbuhkan kesadaran dan aksi nyata menjaga lingkungan.
Penguatan Ekoteologi menjadi salah satu program prioritas Menteri Agama Nasaruddin Umar. Dalam banyak kesempatan, Menteri Agama mengungkapkan pentingnya ekoteologi bagi keberlangsungan hidup manusia. Menurutnya, manusia tidak bisa hidup ideal tanpa alam. Penguatan ekoteologi dapat memperlambat datangnya bencana ekologis.
Menag juga menuturkan bahwa isu ekoteologi yang dideklarasikan Kementerian Agama setahun lalu kini telah menjadi perhatian internasional. Paus Leo dalam sebuah pertemuan di Vatikan mengatakan bahwa hanya bahasa agama yang bisa meredam amukan alam, bukan bahasa hukum, bukan bahasa politik, dan bukan bahasa birokrasi. Karena di situ ada unsur dosa bagi perusak alam dan pahala bagi yang memelihara alam.
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Kamaruddin Amin, menyampaikan, pada 2026, Kementerian Agama akan menyusun petunjuk teknis (juknis) implementasi ekoteologi. Ia menekankan pentingnya kesiapan Ditjen Bimas Islam yang memiliki puluhan ribu penceramah, masjid, dan KUA. “Strategi implementasi ekoteologi harus sudah dipikirkan sejak 2025 ini,” pungkasnya.
Jakarta:
Kementerian Agama melakukan banyak terobosan sepanjang tahun 2025, termasuk dalam mewujudkan program prioritas ekoteologi hingga melibatkan pasangan pengantin dan anggota majelis taklim.
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Islam Kementerian Agama, Abu Rokhmad memaparkan lima program utama Bimas Islam dalam mendukung implementasi ekoteologi.
Pertama, wakaf pohon bagi calon pengantin (catin). Melalui program ini, pasangan yang akan menikah diharapkan berkontribusi langsung terhadap penghijauan sebagai bagian dari persyaratan atau imbauan dalam bimbingan perkawinan.
“Program wakaf pohon oleh catin ini dibarengi dengan edukasi bimbingan perkawinan berwawasan kepedulian lingkungan,” ujar Abu Rokhmad dalam Focus Group Discussion (FGD) Implementasi Kebijakan Ekoteologi di Jakarta, Senin, 29 Desember 2025.
Kedua, ekspansi Hutan Wakaf. Kementerian Agama memperkuat infrastruktur hijau melalui pengembangan hutan wakaf yang saat ini telah tersebar di 11 titik lokasi dengan total luas mencapai 7.349 hektare. Lahan tersebut ditanami pohon produktif seperti durian, cengkeh, nangka, hingga gaharu yang memiliki nilai ekonomi sekaligus fungsi ekologis.
Kemudian yang ketiga, Masjid Ramah Lingkungan. Sebanyak 1.319 masjid di berbagai wilayah Indonesia diproyeksikan menjadi proyek percontohan (piloting) masjid ramah lingkungan. Program ini juga diperkuat dengan keterlibatan masyarakat melalui inisiasi Gerakan Majelis Taklim Peduli Bumi.
Keempat, transformasi Kantor Urusan Agama (KUA) berkonsep green building. Pada 2025, Kementerian Agama menargetkan pembangunan 1.753 KUA berkonsep ramah lingkungan, meningkat 154 unit dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 1.599 unit. KUA tersebut akan mengusung konsep green building, layanan ramah lingkungan, serta pemanfaatan energi terbarukan.
Lalu yang terakhir, gerakan Majelis Taklim Peduli Bumi, yang menyasar individu dan komunitas melalui majelis taklim di seluruh Indonesia untuk menumbuhkan kesadaran dan aksi nyata menjaga lingkungan.
Penguatan Ekoteologi menjadi salah satu program prioritas Menteri Agama Nasaruddin Umar. Dalam banyak kesempatan, Menteri Agama mengungkapkan pentingnya ekoteologi bagi keberlangsungan hidup manusia. Menurutnya, manusia tidak bisa hidup ideal tanpa alam. Penguatan ekoteologi dapat memperlambat datangnya bencana ekologis.
Menag juga menuturkan bahwa isu ekoteologi yang dideklarasikan Kementerian Agama setahun lalu kini telah menjadi perhatian internasional. Paus Leo dalam sebuah pertemuan di Vatikan mengatakan bahwa hanya bahasa agama yang bisa meredam amukan alam, bukan bahasa hukum, bukan bahasa politik, dan bukan bahasa birokrasi. Karena di situ ada unsur dosa bagi perusak alam dan pahala bagi yang memelihara alam.
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Kamaruddin Amin, menyampaikan, pada 2026, Kementerian Agama akan menyusun petunjuk teknis (juknis) implementasi ekoteologi. Ia menekankan pentingnya kesiapan Ditjen Bimas Islam yang memiliki puluhan ribu penceramah, masjid, dan KUA. “Strategi implementasi ekoteologi harus sudah dipikirkan sejak 2025 ini,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(PRI)
