Butuh Ketepatan Waktu Selesaikan Polemik di Laut Natuna

Jakarta: Penyelesaian polemik Laut Natuna Utara dengan Tiongkok perlu mempertimbangkan banyak aspek. Salah satunya menemukan celah waktu yang tepat. “Jalur-jalur diplomatik seperti memberi nama laut menjadi hak penuh negara. Tapi timing yang lebih penting kita perhatikan,” kata Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Philips Vermonte dalam telekonferensi di Jakarta, Jumat 12 Juni 2020. Philips mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia yang mengajukan nama Laut Natuna Utara. Sebab, selama ini Tiongkok mengklaim perairan itu sebagai Laut China Selatan. “Tentu bukan menolak penamaan. Tapi kalau permasalahannya Tiongkok sering masuk wilayah ZEE kita, itu masalah penegakan hukum,” ujar dia. Philips menilai ada banyak cara untuk menyelesaikan polemik di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia itu. Pemerintah diminta menyelesaikan polemik tanpa memperkeruh hubungan dengan Tiongkok. Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, menegaskan Indonesia terus berjuang memenangkan Laut Natuna Utara. Salah satunya dengan menetapkan nama tersebut. Baca: Bakamla Pastikan Nelayan Pantura Diterima di Natuna “Kalau bicara Laut Cina Selatan, posisi kita sangat konsisten,” kata Retno. Namun, kata Retno, penggantian nama harus melewati proses dengan mengajukan ke Organisasi Hidrografi Internasional (IHO). Penggantian nama juga membutuhkan waktu. “Ini perlu dapat dukungan dari semua elemen bangsa Indonesia agar semakin kokoh,” ucap Retno.