medcom.id, Jakarta: Pemerintah sudah mengantongi kriteria dan syarat untuk orang-orang yang nantinya duduk sebagai pimpinan Badan Restorasi Gambut. Pemerintah juga tengah menyiapkan penyaringan.
"Kriterianya mengerti tugas yang ditetapkan, selain perencanaan, konstruksi, dan operasi juga nanti ada sosialisasi, partisipasi, dan edukasi. Karena itu nanti pencegahan kebakaran hutan dan lahan pasti ada edukasinya," kata Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar usai rapat di Kediaman Wakil Presiden, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (7/1/2016).
Badan Restorasi Gambut nantinya juga dihadapkan pada penelitian dan pengembangan berkesinambungan. Badan ini, kata Siti, akan membantu sistem pengelolaan pemerintah terhadap lahan secara tepat.
Personel yang ada di dalam Badan Restorasi Gambut juga harus paham tentang teknik dan penggunaan lahan. Selain itu, mereka yang ada di dalam badan ini diharapkan paham tentang kerja sama internasional.
"Karena dana kita berharap terbesar dari dana internasional, dan tentu mereka punya kapasitas dan mengerti tentang kerja sama internasional dan bisa dipercaya," jelas Siti.
Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menambahkan, badan yang langsung bertanggung jawab pada Presiden ini mendapatkan perhatian khusus dari internasional. Apalagi, pemerintah Indonesia membawa wacana ini ke Konferensi Tingkat Tinggi Pengelolaan Iklim di Paris, Desember silam.
Teten berpendapat, figur yang dibutuhkan untuk berada di dalam badan ini memiliki reputasi internasional. Namun juga diharapkan bisa mengkoordinasi sejumlah daerah, kementerian, dan lembaga.
"Selain itu saya kira harus paham birokrasi. Enggak sulitlah cari orang seperti itu," pungkas Teten.
Sebelumnya, saat konferensi perubahan iklim PBB di Paris, Prancis, Presiden Joko Widodo mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan pembentukan Badan Restorasi Gambut. Tak lama lagi, badan yang bertanggung jawab langsung kepada presiden itu akan berdiri.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan presiden menginstruksikan pengelolaan lahan gambut secara baik dan terukur. Badan ini juga diilhami dari pengendalian perubahan iklim.
medcom.id, Jakarta: Pemerintah sudah mengantongi kriteria dan syarat untuk orang-orang yang nantinya duduk sebagai pimpinan Badan Restorasi Gambut. Pemerintah juga tengah menyiapkan penyaringan.
"Kriterianya mengerti tugas yang ditetapkan, selain perencanaan, konstruksi, dan operasi juga nanti ada sosialisasi, partisipasi, dan edukasi. Karena itu nanti pencegahan kebakaran hutan dan lahan pasti ada edukasinya," kata Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar usai rapat di Kediaman Wakil Presiden, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (7/1/2016).
Badan Restorasi Gambut nantinya juga dihadapkan pada penelitian dan pengembangan berkesinambungan. Badan ini, kata Siti, akan membantu sistem pengelolaan pemerintah terhadap lahan secara tepat.
Personel yang ada di dalam Badan Restorasi Gambut juga harus paham tentang teknik dan penggunaan lahan. Selain itu, mereka yang ada di dalam badan ini diharapkan paham tentang kerja sama internasional.
"Karena dana kita berharap terbesar dari dana internasional, dan tentu mereka punya kapasitas dan mengerti tentang kerja sama internasional dan bisa dipercaya," jelas Siti.
Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menambahkan, badan yang langsung bertanggung jawab pada Presiden ini mendapatkan perhatian khusus dari internasional. Apalagi, pemerintah Indonesia membawa wacana ini ke Konferensi Tingkat Tinggi Pengelolaan Iklim di Paris, Desember silam.
Teten berpendapat, figur yang dibutuhkan untuk berada di dalam badan ini memiliki reputasi internasional. Namun juga diharapkan bisa mengkoordinasi sejumlah daerah, kementerian, dan lembaga.
"Selain itu saya kira harus paham birokrasi. Enggak sulitlah cari orang seperti itu," pungkas Teten.
Sebelumnya, saat konferensi perubahan iklim PBB di Paris, Prancis, Presiden Joko Widodo mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan pembentukan Badan Restorasi Gambut. Tak lama lagi, badan yang bertanggung jawab langsung kepada presiden itu akan berdiri.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan presiden menginstruksikan pengelolaan lahan gambut secara baik dan terukur. Badan ini juga diilhami dari pengendalian perubahan iklim.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
