Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil - Medcom.id/M Sholahadhin Azhar.
Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil - Medcom.id/M Sholahadhin Azhar.

DPR Segera Rampungkan RUU Jabatan Hakim

Nasional seleksi hakim mk undang-undang
Candra Yuri Nuralam • 15 Mei 2019 01:36
Jakarta: Anggota Komisi III DPR RI M. Nasir Jamil mengatakan Revisi Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim saat ini sangat diperlukan untuk menguatkan independensi dan akuntabilitas hakim di Indonesia. DPR akan mengusahakan RUU ini rampung secepatnya.
 
"Salah satu cara mengobatinya adalah regulasi. Inilah yang akan menjadi landasan untuk menghadirkan kemerdekaan seorang hakim dalam memutuskan perkara yang dia tangani," kata Nasir di Gado Gado Boplo, Cikini, Jakarta Pusat, Selas 14 Mei 2019.
 
Nasir mengatakan saat ini, Indonesia membutuhkan satu personal yang mempunyai loyalitas yang sangat tinggi untuk kepentingan negara. Orang itu wajib mempunyai netralitas tinggi dalam memberikan keputusan yang tidak memihak.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Loyalitas dan netralitas hakim juga membutuhkan perlindungan hukum mengenai hak dan kewajiban yang harus diberikan oleh negara. Jika tidak, kata Nasir, maka akan ada yang kembali 'memainkan' profesi hakim.
 
"Terkait dengan atmosfir Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudikatif ini menunjukkan adanya persoalan serius. Makannya itu harus adanya undang-undang jabatan hakim. Karena kita agak repot juga ngurusin 'wakil tuhan' di muka bumi," ujar Nasir.
 
Hal ini diperlukan karena hakim mempunyai kuasa yang tinggi dalam memutuskan nasib seseorang. Untuk itu, kata Nasir, Indonesia saat ini membutuhkan RUU Jabatan Hakim yang mengatur seluk beluk kinerja hakim dari awal hingga akhir.
 
"Karena dia menentukan nasib orang. Jadi putusannya benar-benar merdeka. Ini ada kaitannya juga dengan kinerja kita. Makannya kita mulai dari seleksi, pembinaan, pengawasan dan sampai akhir," tutur Nasir.
 
Pembinaan yang harus terstruktur ini dianggap bisa mengakhiri penghianatan dari profesi hakim. Nantinya, hakim akan lebih independen dengan disahkannya RUU tersebut.
 
"Kami tidak ingin ada pihak yang menganggap sebelah mata. Dan kita juga tidak mau MA dan KY ini selalu 'silang mata'," ujar Nasir.
 
Untuk itu, Nasir bersama dengan Komisi III DPR RI akan mengusahakan RUU Jabatan Hakim rampung dalam waktu cepat. Nasir berharap RUU ini akan disahkan demi kemajuan hukum di Indonesia.
 
"Dalam waktu dekat tanggal 21 akan mengundang menteri hukum dan ham untuk segera merancang undang-undang. Salah satunya undang-undang jabatan hakim," kata Nasir.
 

(EKO)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif