medcom.id, Jakarta: Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto meminta peristiwa G30S/PKI tidak dijadikan komoditas politik. Baik jangka pendek maupun untuk Pimilihan Presiden (Pilpres) yang akan datang.
"Kalau ada yang goreng, yang goreng itu ditanya, cari siapa yang goreng dan tanyakan maunya apa. Jangan sampai peristiwa G30S PKI ini menjadi komoditas politik," kata Wiranto usai mendampingi Presiden Joko Widodo dalam Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Kompleks Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya
Jakarta Timur, Minggu 1 Okrober 2017.
Wiranto menyebut, bila peristiwa G30S/PKI dibawa ke politik maka akan menimbulkan kegaduhan. Lebih dari itu akan menimbulkan suasana yang saling salah menyalahkan dan akhirnya mengganggu stabilitas nasional.
"Akhirnya mengganggu pembangunan nasional, mengganggu kepentingan masyarakat," tandas dia.
Wiranto berharap seluruh masyarakat dapat memahami peristiwa itu. Dia bilang, sejarah tidak bisa diputar balik, sehingga sejarah adalah sejarah.
"Sejarah adalah referensi kita untuk tidak mengulang lagi, kan tadi presiden sudah mengatakan untuk tidak mengulang peristiwa kelam itu," kata dia.
(Baca juga: Jokowi: Jangan Beri Ruang untuk Ideologi Lain Apalagi PKI)
Dia menyebut, peristiwa G30S/PKI bisa menjadi pembelajaran untuk bangsa dalam membangun masa kini, dan menata masa depan. "Dengan demikian, penyelesaian secara yuridis sudah tidak mungkin. Nanti akan terlalu banyak yang mengklaim salah dan benar. Oleh karena itu kita tidak masuk ke suasana yang saling mengklaim benar dan menyalahkan orang lain. Tidak ada itu. Penyelesaian dengan non yudisial," kata dia.
Wiranto mengungkapkan, penyelesaian non yudisial sudah berlangsung, di mana banyak keluarga-keluarga yang terlibat dalam PKI, sudah menjadi pejabat dan sudah menjadi pegawai. "Secara non yudisial, penyelesaian pembauran kembali dari masyarakat sudah terjadi sebenarnya. Lalu apa yang diributkan? Kita saling menyalahkan terus, energi kita habis untuk ini," tandas dia.
"Makanya tadi Presiden mengatakan, sudahlah itu merupakan sejarah kelam bangsa Indonesia yang merupakan satu pembelajaran bagi bangsa Indonesia ke depan," pungkas dia.
medcom.id, Jakarta: Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto meminta peristiwa G30S/PKI tidak dijadikan komoditas politik. Baik jangka pendek maupun untuk Pimilihan Presiden (Pilpres) yang akan datang.
"Kalau ada yang goreng, yang goreng itu ditanya, cari siapa yang goreng dan tanyakan maunya apa. Jangan sampai peristiwa G30S PKI ini menjadi komoditas politik," kata Wiranto usai mendampingi Presiden Joko Widodo dalam Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Kompleks Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya
Jakarta Timur, Minggu 1 Okrober 2017.
Wiranto menyebut, bila peristiwa G30S/PKI dibawa ke politik maka akan menimbulkan kegaduhan. Lebih dari itu akan menimbulkan suasana yang saling salah menyalahkan dan akhirnya mengganggu stabilitas nasional.
"Akhirnya mengganggu pembangunan nasional, mengganggu kepentingan masyarakat," tandas dia.
Wiranto berharap seluruh masyarakat dapat memahami peristiwa itu. Dia bilang, sejarah tidak bisa diputar balik, sehingga sejarah adalah sejarah.
"Sejarah adalah referensi kita untuk tidak mengulang lagi, kan tadi presiden sudah mengatakan untuk tidak mengulang peristiwa kelam itu," kata dia.
(Baca juga:
Jokowi: Jangan Beri Ruang untuk Ideologi Lain Apalagi PKI)
Dia menyebut, peristiwa G30S/PKI bisa menjadi pembelajaran untuk bangsa dalam membangun masa kini, dan menata masa depan. "Dengan demikian, penyelesaian secara yuridis sudah tidak mungkin. Nanti akan terlalu banyak yang mengklaim salah dan benar. Oleh karena itu kita tidak masuk ke suasana yang saling mengklaim benar dan menyalahkan orang lain. Tidak ada itu. Penyelesaian dengan non yudisial," kata dia.
Wiranto mengungkapkan, penyelesaian non yudisial sudah berlangsung, di mana banyak keluarga-keluarga yang terlibat dalam PKI, sudah menjadi pejabat dan sudah menjadi pegawai. "Secara non yudisial, penyelesaian pembauran kembali dari masyarakat sudah terjadi sebenarnya. Lalu apa yang diributkan? Kita saling menyalahkan terus, energi kita habis untuk ini," tandas dia.
"Makanya tadi Presiden mengatakan, sudahlah itu merupakan sejarah kelam bangsa Indonesia yang merupakan satu pembelajaran bagi bangsa Indonesia ke depan," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
