medcom.id, Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia (ORI) telah mengundang Pemerintah Kabupaten Bekasi ihwal izin lahan dalam proyek Meikarta di Cikarang. Izin administrasi proyek dengan nilai investasi sebesar Rp278 triliun itu dinilai masih sesuai prosedur.
"Untuk sementara menurut saya masih on the track. Jadi belum ada offside yang terlalu parah," kata Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih, dikantornya, Kuningan Jakarta Selatan, Selasa, 22 Agustus 2017.
Pemkab Bekasi perlu memastikan lahan yang digunakan dalam proyek hunian di koridor Bandung-Jakarta sesuai dengan aturan dan peruntukkan lahan. Menurut Alamsyah, masyarakat perlu mengetahui sejauh mana legalitas proyek Meikarta yang sudah mulai dipasarkan itu. "Kalau jual beli dengan izin yang belum beres bisa ilegal. Saat ini masih cukup aman," ujarnya.
Baca: Meikarta Disebut Terobosan Baru Menghadapi Tantangan Ekonomi
Alamsyah memaparkan, proyek Meikarta yang dikembangkan Grup Lippo itu baru mengantongi izin pemanfaatan dan penggunaan tanah (IPPT) seluas 84,6 hektare. Jumlah terebut belum secara keseluruhan dari lahan yang akan digunakan.
Itu diketahui setelah Ombudsman mendengarkan paparan pihak Pemkab Bekasi dan Pemda Jabar. Sementara pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyarankan agar pengembang terlebih dahulu menyelesaikan ihwal pembebasan lahan.
"Izin yang beres baru IPPT, kami pastikan baru itu. Amdal masih proses, izin lingkungan otomatis belum keluar apalagi IMB," tutur Alamsyah.
Baca: Ombudsman RI Undang Pemkab Bekasi Bahas Meikarta
Rencananya, pihak Meikarta pada 8 September 2017 mendatang untuk pemaparan konsep proyek. Menurut Alamsyah, pihaknya juga akan mendengarkan seberapa besar lahan yang digunakan untuk pemukiman bertaraf internasional itu.
"Areal yang layak untuk pemukiman baru 84,6 hektare. Sisanya areal industri yang kalau mau diubah menjadi pemukiman membutuhkan review yang tidak sederhana," kata Alamsyah.
Mengutip siaran pers Proyek Meikarta, Kamis 4 Mei 2017, lokasi kota raksasa ini nantinya akan berada di jantung ekonomi Indonesia, yakni di koridor Jakarta-Bandung. Di mana 60 persen ekonomi nasional Indonesia berada di kawasan Jakarta-Botabek-Bandung.
Sementara sebanyak 80 persen berada di pusat Bekasi-Cikarang dengan penduduk yang akan mencapai 20 juta dalam waktu 15-20 tahun ke depan. Lokasi kota raksasa modern Meikarta berada di tengah-tengah koridor dan dikelilingi beberapa kota baru seperti Lippo Cikarang, Jababeka, MM2100, dan masih banyak lagi.
Pihak Lippo mengatakan wilayah tersebut merupakan pusat keseluruhan industrialisasi Indonesia. Ada lebih dari satu juta mobil, sepuluh juta motor dan jutaan kulkas, TV dan alat alat rumah tangga, diproduksi.
Tak hanya itu, ribuan perusahaan-perusahaan raksasa nasional dan multinasional juga berbasis di sana, dengan ratusan ribu staf dan karyawan kantor dan jutaan pekerja. Seperti Astra, Honda, Toyota, Suzuki, Mitsubishi, Isuzu, Toshiba, dan masih banyak lagi.
medcom.id, Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia (ORI) telah mengundang Pemerintah Kabupaten Bekasi ihwal izin lahan dalam proyek Meikarta di Cikarang. Izin administrasi proyek dengan nilai investasi sebesar Rp278 triliun itu dinilai masih sesuai prosedur.
"Untuk sementara menurut saya masih
on the track. Jadi belum ada
offside yang terlalu parah," kata Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih, dikantornya, Kuningan Jakarta Selatan, Selasa, 22 Agustus 2017.
Pemkab Bekasi perlu memastikan lahan yang digunakan dalam proyek hunian di koridor Bandung-Jakarta sesuai dengan aturan dan peruntukkan lahan. Menurut Alamsyah, masyarakat perlu mengetahui sejauh mana legalitas proyek Meikarta yang sudah mulai dipasarkan itu.
"Kalau jual beli dengan izin yang belum beres bisa ilegal. Saat ini masih cukup aman," ujarnya.
Baca: Meikarta Disebut Terobosan Baru Menghadapi Tantangan Ekonomi
Alamsyah memaparkan, proyek Meikarta yang dikembangkan Grup Lippo itu baru mengantongi izin pemanfaatan dan penggunaan tanah (IPPT) seluas 84,6 hektare. Jumlah terebut belum secara keseluruhan dari lahan yang akan digunakan.
Itu diketahui setelah Ombudsman mendengarkan paparan pihak Pemkab Bekasi dan Pemda Jabar. Sementara pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyarankan agar pengembang terlebih dahulu menyelesaikan ihwal pembebasan lahan.
"Izin yang beres baru IPPT, kami pastikan baru itu. Amdal masih proses, izin lingkungan otomatis belum keluar apalagi IMB," tutur Alamsyah.
Baca: Ombudsman RI Undang Pemkab Bekasi Bahas Meikarta
Rencananya, pihak Meikarta pada 8 September 2017 mendatang untuk pemaparan konsep proyek. Menurut Alamsyah, pihaknya juga akan mendengarkan seberapa besar lahan yang digunakan untuk pemukiman bertaraf internasional itu.
"Areal yang layak untuk pemukiman baru 84,6 hektare. Sisanya areal industri yang kalau mau diubah menjadi pemukiman membutuhkan review yang tidak sederhana," kata Alamsyah.
Mengutip siaran pers Proyek Meikarta, Kamis 4 Mei 2017, lokasi kota raksasa ini nantinya akan berada di jantung ekonomi Indonesia, yakni di koridor Jakarta-Bandung. Di mana 60 persen ekonomi nasional Indonesia berada di kawasan Jakarta-Botabek-Bandung.
Sementara sebanyak 80 persen berada di pusat Bekasi-Cikarang dengan penduduk yang akan mencapai 20 juta dalam waktu 15-20 tahun ke depan. Lokasi kota raksasa modern Meikarta berada di tengah-tengah koridor dan dikelilingi beberapa kota baru seperti Lippo Cikarang, Jababeka, MM2100, dan masih banyak lagi.
Pihak Lippo mengatakan wilayah tersebut merupakan pusat keseluruhan industrialisasi Indonesia. Ada lebih dari satu juta mobil, sepuluh juta motor dan jutaan kulkas, TV dan alat alat rumah tangga, diproduksi.
Tak hanya itu, ribuan perusahaan-perusahaan raksasa nasional dan multinasional juga berbasis di sana, dengan ratusan ribu staf dan karyawan kantor dan jutaan pekerja. Seperti Astra, Honda, Toyota, Suzuki, Mitsubishi, Isuzu, Toshiba, dan masih banyak lagi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
