medcom.id, Jakarta: Rasionalisasi satu juta pegawai negeri sipil (PNS) ternyata baru tahap hitungan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) untuk efisiensi dan reformasi birokrasi. Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, belum ada keputusan terkait wacana rasionalisasi PNS.
"Sebenarnya, sama sekali tidak ada keputusan soal itu (rasionalisasi PNS). Seperti yang Anda sudah ketahui dalam pertemuan lalu, justru yang kita ambil ialah PNS efektif tanpa menyulitkan. Jadi, bukan tiba-tiba harus dipensiunkan. (Pensiun) alamiah saja," kata pria yang akrab disapa JK ini di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (3/6/2016).
JK mengatakan, pengurangan pegawai akan terjadi secara alamiah. Pemerintah pun berencana memberlakukan sistem negatif growth, di mana jumlah pegawai yang diterima lebih sedikit dari jumlah pegawai yang pensiun.
Pria asal Makassar ini mencontohkan, jika pegawai yang pensiun 100, hanya akan merekrut 50 orang. "Pegawai yang pensiun dalam satu tahun sekitar 120 ribu orang. Ini kan ada moratorium sampai 2019, berarti ada pengurangan kira-kira 400 ribu," jelas Kalla.
Ilustrasi PNS -- ANT/Jojon
Perkembangan teknologi, lanjut JK, membuat beberapa pegawai tak lagi memiliki tugas jelas. Apalagi di daerah, ada biaya rutin cukup besar yang dikelurakan, mencapai 80 persen dari seluruh anggaran.
"Jadi, bagaimana daerah bisa maju?" tanya Kalla.
JK menegaskan, pemerintah tak akan memberlakukan pemutusan hubungan kerja. "Pegawai negeri tidak ada istilah PHK, hanya pensiun alamiah," pungkas Kalla.
medcom.id, Jakarta: Rasionalisasi satu juta pegawai negeri sipil (PNS) ternyata baru tahap hitungan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) untuk efisiensi dan reformasi birokrasi. Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, belum ada keputusan terkait wacana rasionalisasi PNS.
"Sebenarnya, sama sekali tidak ada keputusan soal itu (rasionalisasi PNS). Seperti yang Anda sudah ketahui dalam pertemuan lalu, justru yang kita ambil ialah PNS efektif tanpa menyulitkan. Jadi, bukan tiba-tiba harus dipensiunkan. (Pensiun) alamiah saja," kata pria yang akrab disapa JK ini di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (3/6/2016).
JK mengatakan, pengurangan pegawai akan terjadi secara alamiah. Pemerintah pun berencana memberlakukan sistem negatif growth, di mana jumlah pegawai yang diterima lebih sedikit dari jumlah pegawai yang pensiun.
Pria asal Makassar ini mencontohkan, jika pegawai yang pensiun 100, hanya akan merekrut 50 orang. "Pegawai yang pensiun dalam satu tahun sekitar 120 ribu orang. Ini kan ada moratorium sampai 2019, berarti ada pengurangan kira-kira 400 ribu," jelas Kalla.
Ilustrasi PNS -- ANT/Jojon
Perkembangan teknologi, lanjut JK, membuat beberapa pegawai tak lagi memiliki tugas jelas. Apalagi di daerah, ada biaya rutin cukup besar yang dikelurakan, mencapai 80 persen dari seluruh anggaran.
"Jadi, bagaimana daerah bisa maju?" tanya Kalla.
JK menegaskan, pemerintah tak akan memberlakukan pemutusan hubungan kerja. "Pegawai negeri tidak ada istilah PHK, hanya pensiun alamiah," pungkas Kalla.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NIN)
