Menteri LHK Siti Nurbaya saat menjawab pertanyaan wartawan di sela-sela pertemuan G20 di Jepang. Foto: KLHK
Menteri LHK Siti Nurbaya saat menjawab pertanyaan wartawan di sela-sela pertemuan G20 di Jepang. Foto: KLHK

Menteri LHK Bahas Pengelolaan Sampah Plastik di Pertemuan G20

Nasional Larangan Sampah Plastik
16 Juni 2019 19:49
Jakarta: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mendapat banyak pertanyaan soal pengelolaan sampah plastik di Indonesia. Pertanyaan itu terlontar dalam jumpa pers pertemuan menteri-menteri lingkungan hidup anggota G-20 yang diselenggarakan di Kota Karuizawa, Prefektur Nagano, Jepang, pada 15-16 Juni 2019.
 
Selaku ketua Delegasi Indonesia untuk Bidang Lingkungan Hidup, Siti menegaskan penanganan sampah terkait dengan mandat Undang-undang Dasar 1945. Aturan itu menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas lingkungan hidup yang sehat.
 
"Selain legal basis yang telah disiapkan, kami melibatkan komunitas dan banyak pihak untuk mengurangi penggunaan sampah plastik. Mereka adalah kendaraan utama dalam penanganan sampah,” kata Siti, Minggu, 16 Juni 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Siti memaparkan peran masyarakat, pemerintah daerah, dan lembaga swadaya masyarakat mampu menghasilkan 7.000 unit bank sampah. Unit-unit itu menjangkau lebih dari 1 juta rumah tangga dalam penanganan sampah nasional.
 
Siti membeberkan beberapa inisiatif penanganan sampah khas Indonesia. Seperti, pembayaran jasa angkutan umum menggunakan botol plastik di Surabaya dan peningkatan tanggung jawab produsen (Extended Producer Responsibility/EPR). EPR dirintis oleh Packaging and Recycling Alliance for Indonesia Sustainability (PRAISE) dalam mendorong tanggung jawab semua stakeholder untuk mengampanyekan reduce, reuse, and recycle (3R).
 
Baca: Menteri Siti Kritik Sistem Pengelolaan Sampah Kota Depok
 
Siti juga menegaskan akan menindak tegas pelanggaran lingkungan hidup terkait sampah. Hal ini pernah dilakukan saat menangani kasus pengiriman limbah sampah ke Indonesia. Kasus di Surabaya dan Batam baru-baru ini menunjukkan bahwa Indonesia bertindak tegas atas isu perdagangan sampah ilegal.
 
Sampah di laut Bali
 
Pada kesempatan itu, Siti juga mendapat pertanyaan soal penanganan sampah di laut Bali. Ia menyatakan bahwa sudah ada inisiatif masyarakat untuk mengolah sampah. Dan telah ada peran aktif perusahaan-perusahaan swasta besar untuk mendukung gerakan bebas sampah laut.
 
"Inisiatif di 19 kabupaten/kota lain di Indonesia dalam upaya mengatasi plastik sekali pakai juga terus berkembang. Diharapkan terus meluas. Mengingat, Indonesia sebagai negara besar dan span of control (rentang kendali) yang luas," katanya.
 
Menyinggung kerja sama penanganan sampah antara Indonesia dan Jepang, Siti menjelaskan bahwa selama ini telah terjalin kerja sama teknis berbasis data dan teknologi pengelolaan sampah padat, terutama sampah rumah tangga. "Yang perlu dikembangkan kemudian adalah sistem pemantauan dan alih teknologi pengelolaan sampah terpadu," katanya.
 

(UWA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif